"Kami juga meminta agar seluruh Bupati/Wali Kota untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis di tingkat perangkat daerah," pinta Helmi.
BACA JUGA:Bupati Arie Boyong Rp3,6 M APBN, Lumbung Pangan Bengkulu Utara Terasah
Lebih lanjut Helmi mengemukakan, langkah ini dinilai penting agar dukungan penganggaran, perencanaan, hingga pelaksanaan program dapat berjalan selaras, akuntabel, dan transparan.
"Kolaborasi pemerintah daerah dan TNI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat," demikian Helmi.