Komitmen Pemda di Bengkulu, Wujudkan Pemerintahan Bersih, Transparan & Bebas Korupsi

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi.

Ini setelah ditandatanganinya pakta integritas dan komitmen bersama yang melibatkan pemda dan legislatif se-Provinsi Bengkulu, Selasa 10 November 2026.

Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE mengatakan, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi, tentunya bukan sebatas penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama saja.

"Jadi kedepannya harus benar-benar diimplementasikan," tegas Helmi dalam kegiatan yang diikuti seluruh Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kada, pimpinan DPRD se-Provinsi Bengkulu, dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu.

BACA JUGA:Polda Bengkulu Geledah Rumah & Sita Aset Tsk Dugaan Korupsi Disparpora Kepahiang

Sebaliknya, lanjut Helmi, penandatanganan ini harus menjadi langkah bersama untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Jadi komitmen ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, atau sekadar tanda tangan di atas kertas semata," kata Helmi.

Menurut Helmi, dengan komitmen yang telah ditandatangani bersama ini, harus menjadi titik awal untuk juga mewujudkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bengkulu.

"Hari ini kita siap mengubah hal-hal buruk yang selama ini terjadi di Provinsi Bengkulu, terutama terkait kepala daerah yang tersandung persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi," ungkap Helmi.

Disisi lain, Helmi menekankan pentingnya keterbukaan informasi, terutama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, sekaligus mengawasi bagaimana anggaran publik dikelola dan digunakan.

BACA JUGA:BP 4 Tsk Dugaan Korupsi Disparpora Kepahiang Bergulir ke Kejati Bengkulu

"Kita selaku pemda tidak boleh ada permainan KKN, apalagi korupsi. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Helmi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Andi Purwana memastikan, pakta integritas merupakan bentuk pertanggungjawaban moral.

"Terutama bagi para penyelenggara pemerintahan. Tanggungjawab titu tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa," papar Andi.

Sumber: