BENGKULU, RADARUTARA.ID - Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadi penting untuk memperkuat sinergitas dalam mewujudkan budaya sadar dan patuh pajak.
Ini terungkap dalam Tax Gathering Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu-Lampung Tahun 2026 dengan tema Pajak Kita, Untuk Bengkulu Maju dan Masyarakat Sejahtera, Rabu 29 Juli 2026.
Kepala Kanwil DJP Bengkulu-Lampung, Sigit Danang Joyo menyebutkan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), merupakan kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Termasuk juga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu," ungkap Sigit.
BACA JUGA:Perkuat Pengelolaan Pajak Daerah, Pungutan PAP Dijajaki
Maka dari itu, lanjut Sigit, menjadi penting untuk bersinergi dan berkolaborasi, dalam mewujudkan budaya sadar dan patuh pajak demi Indonesia yang lebih kuat.
"Apalagi seperti Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi besar, terutama dari sisi ekonomi. Karena didukung berbagai sektor," kata Sigit.
Seperti, sambung Sigit, sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, kopi, karet, perikanan, pertambangan, hingga UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Tantangan saat ini bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Tapi juga memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas, inklusif dan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah," tegas Sigit.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendukung penuh komitmen DJP, dalam membangun budaya sadar dan patuh pajak.
BACA JUGA:DPRD BU Gelar Paripurna Pandangan Fraksi Atas Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
"Termasuk juga antikorupsi, anti gratifikasi, serta memberikan pelayanan yang bersih, profesional, dan berintegritas," sampai Herwan.
Lebih lanjut Herwan mengemukakan, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun apabila seluruh penyelenggara negara menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas.
"Kita pada prinsipnya berharap Tax Gathering ini semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi, antara DJP dan pemerintah daerah," demikian Herwan.