MUKOMUKO, RADARUTARA.ID – Pemerintah Kabupaten Mukomuko kembali melakukan penataan birokrasi. Sebanyak 104 pejabat resmi dimutasi pada Rabu, 29 April 2026. Mutasi ini mencakup 49 pejabat eselon IV (pengawas) dan 60 pejabat eselon III (administrator). Mutasi jabatan tersebut bagian dari upaya penyegaran sekaligus percepatan kinerja pemerintahan daerah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Mukomuko, H Choirul Huda, SH yang digelar di aula Gedung Bapperinda Mukomuko.
Pergeseran posisi dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap capaian kerja, disiplin, serta kebutuhan organisasi yang terus berkembang.
Dalam arahannya, Bupati Choirul Huda menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak yang melekat, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA:Pejabat di Mukomuko Masih Bernafas Lega, Mutasi Tunggu Pertek BKN
“Mutasi ini bukan hukuman, tapi bentuk kepercayaan sekaligus tantangan. Jangan ada yang merasa nyaman dengan posisi. Kinerja harus terus ditingkatkan, karena masyarakat menunggu hasil nyata, bukan sekadar laporan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh pejabat yang dilantik harus mampu beradaptasi cepat di lingkungan kerja yang baru. Tidak ada ruang untuk berlama-lama memahami situasi, karena tuntutan pelayanan publik semakin tinggi.
“Saudara-saudara ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi. Saya minta langsung bekerja, pahami tugas pokok, dan tunjukkan hasil. Jangan menunggu diperintah. Inisiatif dan tanggung jawab itu kunci,” lanjutnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku pejabat, termasuk tidak segan melakukan evaluasi ulang jika ditemukan pelanggaran.
“Jabatan ini bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Ini amanah rakyat. Kalau tidak mampu menjaga integritas, siap-siap diganti,” tegasnya lagi.
BACA JUGA:Pejabat di Mukomuko Masih Bernafas Lega, Mutasi Tunggu Pertek BKN
Lebih jauh, Choirul Huda menekankan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari upaya mempercepat realisasi program pembangunan daerah. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi motor penggerak di masing-masing organisasi perangkat daerah.
“Target pembangunan tidak akan tercapai kalau aparatur tidak bergerak. Saya ingin seluruh pejabat yang dilantik hari ini benar-benar menjadi penggerak, bukan sekadar pengisi jabatan,” ujarnya.
Dengan mutasi ini, pihaknya berharap tercipta suasana kerja yang lebih dinamis, kompetitif, dan berorientasi pada hasil.
"Masyarakat pun diharapkan dapat merasakan langsung dampak dari perubahan ini, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik," pungkasnya.