MUKOMUKO, RADARUTARA.ID - Pemerintah Kabupaten Mukomuko mulai membuka kanal partisipasi publik secara luas bagi masyarakat yang ingin terlibat langsung dalam pembangunan daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Mukomuko, Singgih Pramono, MH menyampaikan bahwa warga diberi kesempatan menyampaikan ide, gagasan, maupun inovasi yang dinilai mampu mendorong kemajuan daerah.
"Kebijakan ini tidak dibatasi hanya untuk kalangan tertentu. Seluruh elemen masyarakat dipersilakan berkontribusi, baik secara individu maupun kelompok," tegasnya.
Menurut dia, keterlibatan publik menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Selain masyarakat umum, ruang penyampaian gagasan ini juga dibuka untuk seluruh pemerintah desa dan kelurahan.
"Di Kabupaten Mukomuko tercatat ada sebanyak 148 desa dan tiga kelurahan. Dan seluruhnya didorong aktif mengajukan ide-ide pembangunan yang berbasis potensi wilayah masing-masing," ujarnya.
BACA JUGA:Partisipasi Inovasi Rendah, Baru 16 OPD Laporkan Gagasan ke Bapperinda Mukomuko
Pemerintah Kabupaten Mukomuko,kata dia, membuka pintu seluas-luasnya bagi setiap gagasan yang konstruktif. Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada perencanaan pemerintah semata, melainkan perlu dukungan dan masukan dari masyarakat secara langsung.
"Setiap ide yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan ke depan. Gagasan yang dinilai inovatif dan relevan berpeluang untuk diakomodasi dalam kebijakan maupun program prioritas daerah," jelasnya.
Langkah ini juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya inovasi berbasis lokal. Desa dan kelurahan diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi mampu tampil sebagai subjek yang aktif menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.
"Dengan dibukanya ruang partisipasi ini, kami menargetkan munculnya berbagai ide segar yang mampu menjawab tantangan pembangunan, mulai dari sektor ekonomi, infrastruktur, hingga pelayanan publik," pungkasnya.