MUKOMUKO, RADARUTARA.ID - Pemerintah pusat mulai mengarahkan perhatian serius pada penguatan sektor pendidikan dasar dan nonformal di Kabupaten Mukomuko. Sebanyak 31 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) masuk dalam daftar calon penerima program revitalisasi tahun 2026.
Jumlah tersebut melonjak dibandingkan usulan awal, setelah pemerintah daerah melakukan pembenahan data secara menyeluruh. Langkah ini menjadi kunci dalam membuka peluang lebih besar bagi satuan pendidikan untuk masuk dalam skema bantuan pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Arni Gusnita, MM mengatakan, pada tahap awal hanya 19 PAUD yang diajukan. Namun setelah dilakukan verifikasi ulang dan penyempurnaan administrasi, jumlah tersebut bertambah signifikan.
“Perbaikan data menjadi faktor penentu. Dari 19 PAUD yang diusulkan pada November 2025, berkembang menjadi 31 PAUD yang dipanggil mengikuti tahapan lanjutan pada Februari 2026,” ujarnya.
BACA JUGA:Puluhan PAUD di Mukomuko Bakal Dapat Program Revitalisasi
Ia menegaskan, seleksi program revitalisasi tidak semata-mata bergantung pada usulan daerah, melainkan sangat ditentukan oleh validitas dan kelengkapan data. Karena itu, pembaruan data menjadi strategi utama untuk meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di daerah.
Dengan masuknya puluhan PAUD dalam program tersebut, pemerintah daerah menargetkan adanya peningkatan nyata pada kualitas layanan pendidikan anak usia dini, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Saat ini, Kabupaten Mukomuko memiliki 187 PAUD yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah itu, 51 telah berstatus negeri, sementara sebagian besar lainnya masih dikelola pihak swasta. Kondisi ini menunjukkan peran swasta masih dominan dalam layanan pendidikan usia dini.
"Program revitalisasi ini untuk memperkuat kualitas lembaga, terutama bagi PAUD swasta yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas," ujarnya.
Selain menyasar PAUD, program ini juga mencakup dua PKBM dan satu SKB sebagai bagian dari penguatan pendidikan nonformal. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum terjangkau jalur formal.
BACA JUGA:Puluhan PAUD di Mukomuko Bakal Dapat Program Revitalisasi
"Kami akan terus mengawal proses seleksi hingga penetapan akhir, sekaligus memastikan seluruh lembaga yang diusulkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat," pungkasnya.