RADARUTARA.ID - Pemerintah desa di wilayah Kecamatan Napal Putih diminta lebih aktif melakukan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat (KPM) untuk seluruh program bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat.
Dorongan ini disampaikan Plt Camat Napal Putih, Budi Syahroni, S.KM., M.Si, mengingat saat ini, pihak kecamatan telah menyiapkan tenaga operator khusus.
Untuk menampung seluruh usulan perbaikan data dari desa melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Adapun data yang diminta untuk diperbarui mencakup penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pangan, BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga jenis bantuan sosial lainnya.
BACA JUGA:17 KPM Terima BLT-DD 2026, Pemdes Bandar Jaya Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran
Menurut Budi, pembaruan data ini bisa dilakukan secara berkala oleh desa, baik setiap bulan maupun setiap triwulan, sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat di masing-masing desa.
Ia menegaskan, desa harus jeli melihat kondisi riil di lapangan, terutama terhadap masyarakat yang sebenarnya masuk kategori layak menerima bantuan namun belum tercatat dalam sistem.
“Kalau ada warga yang seharusnya berada di desil penerima bansos tetapi belum mendapatkan, maka itu bisa segera diusulkan perbaikannya.
Begitu juga jika ada yang sudah tidak layak namun masih masuk data, itu juga harus diperbaiki,” ujarnya.
BACA JUGA:24 KPM di MSS Terima Bansos Susulan, Pencairan di Kantor Pos
Budi menjelaskan, dalam proses ini pemerintah desa hanya berperan sebagai pihak yang mengusulkan berdasarkan kondisi nyata masyarakat, sementara keputusan akhir tetap mengikuti verifikasi dan kebijakan pemerintah pusat melalui BPS.
Meski demikian, ia menilai keakuratan usulan dari desa sangat penting agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, pemutakhiran data juga menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat yang kepesertaan BPJS PBI-nya sempat nonaktif, sehingga bisa diusulkan kembali untuk diaktifkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini sangat penting supaya masyarakat yang memang layak bisa kembali mendapatkan haknya, terutama untuk layanan kesehatan melalui BPJS PBI,” tambahnya.
Dengan adanya operator khusus di kecamatan, ia berharap seluruh desa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal agar data bansos di wilayah Napal Putih semakin valid dan sesuai fakta lapangan.