"Salah satu upaya yang tengah dilakukan, dengan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tentu ini sebuah langkah konkrit untuk menekan belanja pegawai, khususnya di lingkungan Pemprov Bengkulu," papar Edwar.
Lebih lanjut Edwar mengemukakan, langkah lain yang bisa dilakukan dengan mengeser anggaran, khususnya dari pos tambahan penghasilan pegawai ke belanja barang dan jasa.
"Kebijakan ini juga menjadi strategi yang lebih rasional dalam mengendalikan komposisi anggaran. Tentu pendekatan seperti ini jauh lebih tepat dibandingkan dengan langkah ekstrem, dengan memberhentikan PPPK," singkat Edwar.