Hal ini membantu nasabah untuk lebih mudah mengelola keuangan mereka karena tidak ada perubahan suku bunga atau biaya yang tidak terduga di tengah jalan.
4. Dukungan Pemerintah
Pemerintah Indonesia juga mendukung pembiayaan syariah melalui berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses ke KPR syariah, terutama bagi keluarga prasejahtera.
Misalnya, ada subsidi pembiayaan yang diberikan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu, serta kemudahan proses administrasi.
Risiko Mengajukan KPR di Bank Syariah
1. Keterbatasan Pilihan Properti
Salah satu tantangan utama dalam mengajukan KPR di bank syariah adalah keterbatasan pilihan properti yang memenuhi syarat.
Bank syariah biasanya hanya akan membiayai rumah yang sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan yang dianggap haram seperti perjudian atau tempat usaha yang menjual barang haram.
Oleh karena itu, nasabah mungkin harus memilih dari daftar properti yang telah disetujui oleh bank.
2. Proses yang Lebih Rumit
Pengajuan KPR di bank syariah bisa lebih rumit dibandingkan dengan bank konvensional.
Proses administrasi yang lebih ketat dan prosedur yang harus diikuti dengan cermat bisa membuat nasabah merasa lebih banyak birokrasi.
Selain itu, beberapa bank syariah memiliki persyaratan yang lebih ketat dalam hal pengajuan, terutama terkait dengan profil nasabah.
3. Potensi Kenaikan Harga Rumah
Seperti halnya KPR konvensional, harga rumah yang dibeli melalui bank syariah juga berisiko naik seiring dengan inflasi atau permintaan pasar.
Walaupun harga rumah yang dibeli di bank syariah ditetapkan di awal, kenaikan biaya yang tidak terduga bisa terjadi selama proses transaksi.