PUTRI HIJAU, RADARUTARA.ID - Koordinator Aksi Forum Masyarakat Peduli Sebelat (FMPS), Sumarlin, mengapresiasi sikap Pemkab Bengkulu Utara yang telah berusaha menemui masyarakat dan melakukan mediasi terhadap aksi tuntutan terhadap PT Agricinal.
Namun kata Sumarlin, hasil mediasi yang difasilitasi oleh Pemkab Bengkulu Utara dengan melibatkan BPN, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada hari Selasa (17/1) lalu itu, dinilai belum cukup menjawab tuntutan masyarakat.
Menurut Sumarlin, poin hasil mediasi itu sudah sering diutarakan kepada masyarakat dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan.
Adapun hasil mediasi itu meliputi, Pemkab Bengkulu Utara akan segera memanggil dan menyurati PT Agricinal untuk segera memasang patok tapal batas yang berada di kebun inti HGU, baik HGU yang berbatasan dengan sepadan pantai, sungai serta dengan cagar alam.
Selanjutnya, Pemkab Bengkulu Utara dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman akan segera memfasilitasi terkait lahan pemukiman warga yang akan diserahkan kepada warga Desa Pasar Sebelat sesuai regulasi yang ada yakni Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria.
Terakhir, terkait dengan lahan plasma PT Agricinal sudah menyalurkan lahan lebih dari 20 persen yang berasal dari desa penyangga dan masyarakat sekitar, terkait objek lahan plasma tersebut akan dicek kembali oleh Dinas Perkebunan.
"Masih ada beberapa hal penting yang belum tercover di dalam kesepakatan mediasi tersebut. Dan seluruh hasil dari mediasi yang berlangsung di Pemda kemarin, sudah sering dijanjikan ke masyarakat. Tapi pelaksanaanya nihil. Sehingga masyarakat belum cukup puas dengan hasil mediasi di Pemda," kata Sumarlin.
Maka, aksi penyampaian tuntutan terhadap PT Agricinal oleh warga yang tergabung di dalam FMPS ini akan dilanjutkan ke provinsi.
"Insya Allah Selasa depan kita akan berangkat kembali untuk menyampaikan tuntutan yang sama ke provinsi," pungkasnya. *