PINANG RAYA RU.ID - Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh Pemprov Bengkulu saat ini dianggap belum cukup dirasakan secara merata oleh seluruh desa di masing-masing wilayah kabupaten dan kota. Atas dasar itu, Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mendesak Pemprov Bengkulu agar dapat meratakan penggunaan PAD yang dimilikinya secara merata hingga dapat dirasakan oleh desa-desa di wilayah kabupaten dan kota yang selama ini turut berkontribusi dalam menyumbang PAD yang didapatkan oleh Pemprov Bengkulu.
Salah satu pengurus DPC APDESI Kabupaten Bengkulu Utara, Mimbar Situmorang berharap, Pemprov Bengkulu dapat mengucurkan anggaran khusus atau tambahan dalam bentuk ADD kepada seluruh desa di wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu.
Desakan ini disampaikan Mimbar, atas keterbatasan anggaran ADD di setiap desa yang dianggap masih sangat jauh dalam menunjang penyelengaraan pemerintahan di tingkat desa. Sehingga, minimnya alokasi ADD yang diterima oleh desa, turut mempengaruhi kesejahteraan aparatur desa dan membatasi kinerja desa dalam memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
"Selama ini ADD yang diterima desa hanya dari satu sumber yakni dari kabupaten. Sehingga kondis membuat kesejahteraan Kades dan aparaturnya masih sangat rendah. Kami berharap Pemprov Bengkulu bisa mengucurkan anggaran yang sama dari APBD ke desa dalam bentuk ADD," desak Mimbar, di acara Rakorda APDESI Provinsi Bengkulu yang berlangsung beberapa hari lalu.
Ditegaskan Mimbar, desakan terhadap Pemprov untuk mengalokasikan anggaran khusus berupa ADD ke desa ini dinilai logis. Pasalnya, sumber PAD yang didapatkan oleh Pemprov juga berasal dari pajak kegiatan yang berlokasi di desa dan kabupaten atau kota setempat.
"Selama ini Pemprov menerima PAD yang sumbernya dari pajak kegiatan seperti galian C dan pajak kegiatan lainnya yang kegiatannya ada di wilayah desa. Jadi wajar, kita minta perhatian khusus dari Pemprov dalam bentuk ADD. Supaya anggaran milik Pemprov yang sumber kegiatannya berasal dari wilayah desa itu sama-sama dirasakan," tegasnya.
Lebih jauh Mimbar berharap, pemikiran yang menjadi atensi APDESI ini dapat dijadikan agenda khusus bagi Pemprov Bengkulu untuk dipikirkan dan direalisasikan.
"Materi ini sudah kita usulkan dan sampaikan langsung kepada pihak terkait di jajaran Pemprov Bengkulu pada saat acara Rakorda DPD APDESI Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran serius bagi Pemprov Bengkulu untuk ditindaklanjuti secara konkret," harap pria yang saat ini tengah menjabat sebagai Kades Gunung Payung, Kecamatan Pinang Raya. *