ARGA MAKMUR RU.ID - Kerugian yang menimpa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Workshop sebagai pengelola alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Utara menjadi pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara. Pasalnya, setiap tahun pemerintah selalu menggelontorkan anggaran untuk UPTD ini, namun setiap tahun UPTD yang juga menyewakan alat berat ini justru mengalami kerugian.
Menariknya, dalam hearing antara Dinas PUPR dan Komisi III DPRD Bengkulu Utara ini sempat memanas lantaran anggota Komisi III, Febri Yurdiman menggebrak meja. Hal ini terjadi karena setelah menunggu satu jam lebih, Dinas PUPR tak kunjung menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019-2020. Justru, Dinas PUPR hanya menyerahkan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
"DPA yang diminta ini. DPA. Duit yang sudah dipakai! Bukan dokumen perencanaan!" kata Febri dalam hearing tersebut.
Menurut Febri, Komisi III menilai DPUPR terkesan ada menutupi sesuatu.
"Kami melihat ada keanehan di UPTD Workshop Alat Berat. Setiap tahun selalu merugi. Seperti di tahun ini, pendapatan mereka hanya Rp 75 juta. Sementara pengeluaran untuk sparepart sebesar Rp 163 juta," ungkapnya.
Febri juga menyebut, di tahun 2021, UPTD ini mendapat kucuran dana hingga Rp 1,9 miliar.
"Tapi masih saja merugi terus menerus," kesalnya.
Tak hanya Febri, sebelumnya Ketua Komisi III DPRD BU, Fitra Martin juga sempat emosi lantaran tidak mendapat jawaban yang memuaskan terkait pertanyaannya soal aset-aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Utara. (**)