BENGKULU RU.ID - Langkah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tak lagi melayani pembelian solar bersubsidi kepada truk angkutan batu bara, galian C, TBS kelapa sawit dan lainnya menyebabkan ribuan supir tak lagi narik sejak beberapa hari terakhir. Disisi lain, jika kebijakan itu benar-benar diberlakukan maka masyarakat di Provinsi Bengkulu harus siap-siap menghadapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan Bahan Pokok (Bapok).
"Sudah hampir lima hari ini kami tidak lagi narik, karena SPBU tidak lagi melayani pembelian solar bersubsidi. Kalau kami harus menggunakan BBM non subsidi, bukannya pendapatan yang nantinya kami peroleh tapi malah sebaliknya. Kedepan kami bingung dari mana mendapatkan uang untuk makan anak dan istri," sesal salah satu sopir truk, Rusman diamini Novi dan rekan lainnya, Rabu (13/7).
Sementara Perwakilan Pengusaha Truk Angkutan, Reza Bastian menyampaikan, pihaknya tidak bermaksud memrotes sikap SPBU yang tak lagi melayani pembelian solar bersubsidi terhadap truk angkutan, dengan dilatarbelakangi Surat Edaran (SE) Menteri ESDM.
"Namun harusnya ada solusi yang diberikan atau ditawarkan kepada sopir yang jumlahnya mencapi ribuan orang," ungkap Reza.
Saat ini, lanjut Reza, para sopir mengeluh, karena bagaimanapun juga sopir-sopir truk memiliki keluarga. Sementara jika mereka tidak narik, maka tidak dapat uang untuk memenuhi kebutuhan.
"Makanya kita turut menyuarakan permasalahan ini, dengam harapan baik Pemerintah Daerah (Pemda) ataupun PT. Pertamina Patra Niaga memberikan solusi terbaik," katanya.
Menurutnya, dari pertemuan dengan Pak Gubernur dan perwakilan pertamina kemarin (Selasa, red), per hari ini SPBU kembali membuka pembelian solar bersubsidi hingga dua pekan kedepan.
"Tapi harapan kita ada solusi jangka panjangnya dan mudah-mudahan dalam pertemuan yang diagendakan Kamis (14/7) besok, menghasilkan solusi terbaik," harap Reza.
Ditambahkan Ketua Koperasi Raflesia Mandiri Persada, Riki Damanik, dengan berhentinya SPBU melayani pembelian solar bersubsidi, roda ekonomi masyarakat terutama sopir truk terancam terpuruk.
"Bukan itu saja, fakta ini juga bakal berdampak terhadap pertumbuhan eknonomi Bengkulu. Karena angkutan atau transportasi memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian suatu daerah," ujarnya.
Yang jelas, sambung Riki, pada tahap awal ini pihaknya bakal mengawal kesepakatan kembali dibukanya pembelian solar bersubsidi pada SPBU.
"Sepanjang pantauan kita memang sudah ada SPBU, terutama di kabupaten-kabupaten yang mengikuti kesepakatan itu. Sedangkan di Kota Bengkulu baru bisa dilihat nanti malam," tegasnya.
Disisi lain, Sekretaris DPW ALFA/ALFI Provinsi Bengkulu, Edi Hariyanto menyatakan, pihaknya sebagai penyedia jasa angkutan logistik sejumlah jenis Bapok dari pelabuhan Pulau Baai ke gudang penerima, juga terdampak dengan kebijakan itu. Padahal dalam per hari pihaknya membutuhkan sekitar 60 liter solar, sehingga Pemda diharapkan mampu memberikan solusi.
"Angkutan kita ada sekitar 60 unit yang beropersi mengangkut kontainer berisikan Bapok. Kalau harus menggunakan BBM non subsidi, maka hitung-hitungannya tidak masuk lagi. Jika tetap harus menggunakan BBM non subsidi, tak ada jalan lain bagi kita, kecuali dengan menaikan ongkos angkut dan nantinya pasti menyebabkan kenaikan harga Bapok," demikian Edi.