MUKOMUKO RU.ID - Ini peringatan penting bagi seluruh masyarakat khususnya yang memiliki lahan sawah. Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE, MM, Ak, CA, CPA, mengimbau dan melarang masyarakat melakukan konversi atau pengalihan lahan sawah menjadi lahan perkebunan.
Bupati ingin, Kabupaten Mukomuko tetyap menjadi daerah swasembada pangan kususnya beras dan jagung. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya melobi ke pemerintah pusat agar daerah ini mendapatkan orogram optimasi lahan.
“Program optimasi lahan sawah, terus kita perjuangkan. Kami ingin Kabupaten Mukomuko bisa pertahanakn tingkat produksi gabah dan jagung. Untuk itu saya berharap kepada masyarakat agar tidak mengkoversi lahan sawah ke perkebunan. Pemilik lahan persawahan harus konsisten untuk bersawah agar produksi gabah di Mukomuko terus meningkat,” tegas Bupati Sapuan.
Untuk diketahui, desakan masyarakat tidak melakukan konversi lahan persawahan ke perkebunan, bukan hanya diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Tetapi, kata Sapuan, harapan yang sama juga diinginkan pemerintah pusat. untuk mendukung ketahanan pangan di daerah ini, pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu terus menerus memberikan anggaran untuk program optimasi lahan di Kabupaten Mukomuko. Bahkan informasi yang ia dapatkan, di tahun 2023 mendatang, program optimasi lahan ada di daerah ini.
“Ini program pemerintah pusat untuk penguatan program swasembada pangan. Dan kami dari pemerintah pusat sangat mendukung program nasional ini,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Apriasyah, ST, MT mengatakan, data yang ia miliki, masih ada setidaknya 1.445 hektar lahan potensial persawahan belum tergarap dengan baik. Untuk menggarap ribuan hektar lahan potensial itu, Pemkab Mukomuko mengandalkan proram optimasi lahan. Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, usulan program optimasi lahan belum diakomodir.
Diakuinya, tahun 2016 dan di tahun 2017 lalu, pihaknya melaksanakan survai investigasi desain (SID) lahan potensial yang ada di Kabupaten Mukomuko. Hasil dari SID, terdapat lahan potensial seluas 2.402 hektar. Dan di tahun 2019 lalu, dari luas lahan hasil SID yang diusulkan tersebut, baru diakomodir seluas 956 hektar. Sehingga masih ada seluas 1.445 hektar lagi yang belum dicetak hingga tahun 2022 ini.
"Kami sudah mengajukan sisa lahan SID yang belum mendapatkan progran optimasi lahan. Namun sampai sekarang kami belum tahu, apakah di tahun ini usulan tersebut diakomodir atau tidak," ujar.
Pahitnya, kata dia, jika usulan program optimasi lahan di tahun ini belum diakomodir, pihaknya akan kembali mengajukan usulan yang sama di tahun 2023 mendatang. Sebab, program tersebut sangat ia butuhkan. Selain untuk perluasan lahan tanaman pangan, juga untuk mengejar program swasembada pangan. Ia meyakini, program swasembada pangan bakal terwujud jika lahan pertanian produktif diperluas.
"Itu tujuan kami. Jika daerah ini memiliki anggaran yang cukup maka program optimasi lahan ribuan hektar bisa kita ajukan di APBD. Namun karena anggaran daerah yang sangat terbatas maka kami hanya dapat berharap suntikan program dari pemerintah pusat. Mudah - mudahan saja dapat diakomodir," pungkasnya. (rel)