Menyangkut Kesejahteraan, Pemda Harus Berikan Solusi Konkret

Soal Kelangkaan Bio Solar BENGKULU RU.ID - Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai harus memberikan solusi konkrit terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar, yang sudah terkesan sebagai rutinitas terjadi di Provinsi Bengkulu. Pasalnya ketersediaan bio solar tersebut juga menyangkut kesejehtaraan masyarakat, terutama yang berprofesi sopir angkutan. Ketua Dewan Pembina APTRINDO Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, S.Ip mengatakan, sampai dengan saat ini belum terlihat solusi konkrit yang diberikan pemerintah untuk mengatasi sulitnya mendapatkan bio solar, sehingga antrian kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam wilayah Provinsi Bengkulu mengular. \"Adapun penetapan jam mengantri mulai dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB yang dilakukan pemerintah, itu bukanlah sebuah solusi konkrit. Tapi malah sebaliknya, kian membuat para sopir menjerit. Termasuk juga upaya mengusulkan tambahan kuota yang belum bisa dipastikan bakal diakomodir atau tidak,\" sindir Yurman, Rabu (23/3). Menurutnya, sebenarnya untuk mengurai antrian di SPBU itu hanya satu solusinya, penuhi kebutuhan masyarakat terhadap bio solar. Ini yang harusnya difokuskan pemerintah bagaimana agar kebutuhan bio solar itu terpenuhi. \"Apalagi kebutuhan bio solar ini memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama para sopir angkutan,\" kata Yurman. Harusnya, lanjut Yurman, pemerintah itu bangga ketika masyarakat sudah mampu membeli mobil angkutan walaupun kredit, karena secara tidak langsung menandakan ekonomi meningkat. \"Tapi kalau kondisinya seperti ini, malah menyengsarakan masyarakat. Sebab mobil terancam ditarik leasing karena kreditnya macet. Jadi sangat besar dampaknya ketika kondisi bio solar sulit,\" ujarnya. Lebih jauh dikatakannya, terkait kebutuhan bio solar ini pemerintah juga tidak elok ketika hanya berpandangan pada angkutan batu bara saja. \"Pikirkan juga ekspedisi dari luar yang mengangkut kebutuhan untuk masyarakat Bengkulu, karena mereka bisa jera untuk masuk ke provinsi kita,\" demikian Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu ini. (tux)