MM Penghasil CPO Terbesar Tapi Kurang Perhatian

MUKOMUKO RU.ID – Kabupaten Mukomuko menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang menghasilkan crude palm oil (CPO) terbesar. Namun sayang, keunggulan Mukomuko itu, belum menjadi daya tarik besar pemerintah pusat. Khususnya dalam mengucurkan anggaran. Terutama anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan. Padahal 10 pabrik kelapa sawit beroperasi di Kabupate Mukomuko. Kemudian ada lebih dari 10 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini diakui Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE, MM, Ak, CA, CPA. “Kita ini penghasil CPO terbesar di Provinsi Bengkulu. Hasilkan devisa negara cukup besar. Tapi dampak ke daerah, belum berbanding lurus dengan anggaran dari pusat untuk infrstruktur,” kata Bupati. Menurutnya, butuh usaha bersama, agar Mukomuko menjadi prioritas oleh pemerintah pusat. Mengingat Mukomuko sangat minim dukungan anggaran. Sebagaimana diketahui, untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang jalan, Mukomuko hanya diberikan dana Rp 11 miliar oleh pusat. Sementara sumber dana lainnya, juga dipangkas oleh pusat. “Ini perlu sama-sama menyuarakan. Termasuk perlu didorong media. Bukan saja jalan dan jembatan yang jadi tanggung jawab kabupaten. Ruas jalan dan jembatan nasional juga, jika terus disuarakan media, juga terbantu untuk secepatnya dapat perhatian dari pemerintah pusat,” ungkapnya. Sementara daerah tidak mampu berbuat lebih, karena anggaran yang sangat terbatas. Sebab anggaran untuk belanja pegawai juga sudah cukup tinggi. “Belanja pegawai cukup besar. Mau hampir sampai ambang batas yang ditentukan oleh pusat. Sementara untuk jalan dan jembatan ini, butuh butuh postur anggaran yang besar. Tanpa libatkan pusat, tidak mungkin. APBD hanya mampu untuk 5 sampai 10 kilometer, itu sudah top markotop,” jelasnya. Permasalahan dihadapi Mukomuko, bukan saja itu. Bupati juga mengaku ekonomi masyarakatnya banyak dibantu dari perkebunan kelapa sawit. Dan luasan kebun masyarakat mencapai puluhan ribu hektar. Nyatanya, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), juga rendah. Sehingga menjadi tolak ukur pemerintah pusat, dalam melihat klaim Mukomuko sebagai daerah pekebunan yang luas. Karena capaian realisasi PBB, rendah. “Kita masih dianggap daerah yang belum hasilkan PAD. Klaim kebun luas, masyarakat hidup dari kebun. Tapi masyarakat masih rendah bayar PBB,” sampainya. Kondisi itu perlu kebersamaan, guna mewujudkan Mukomuko yang lebih baik. Sebab sekarang ini, untuk membangun daerah, tidak bisa lagi dengan hanya mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Apalagi terbukti kebijakan pemerintah saat ini, cukup banyak anggaran yang dipotong. “Ini penting gotong royong, yang itu bisa untk membangun daerah. Tidak bisa andalkan pusat lagi. Edukasi ini perlu sampai ke desa-desa,” ujarnya. (rel)