Proyek Penanganan Banjir “Gatot”

MUKOMUKO RU.ID - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko memastikan diri, kegiatan penanganan banjir di dua kecamatan yaitu Kota Mukomuko dan XIV Koto, gagal total alias gatot dilakukan tahun 2022 ini. Pasalnya, anggaran kegiatan normalisasi sejumlah aliran irigasi di dua kecamatan tersebut dicoret saat pembahasan APBD beberapa waktu lalu. Hal ini dibenarkan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, Ruri Irwandi, ST, MT, ketika dikonfirmasi kemarin. Selama ini, kata Ruri, dua kecamatan itu menjadi langganan banjir ketika terjadi curah hujan tinggi. Salah satu desa yang sangat rawan banjir yaitu, Desa Pondok Batu, Desa Ujung Padang, Kelurahan Bandaratu, termasuk Desa Rawa Mulya, dan sejumlah desa lainnya. Biang kerok penyebab banjir, kata Ruri, karena sejumlah irigasi yang ada di wilayah itu terjadi pendangkalan serta dipenuhi tanaman eceng gondok. Ia memastikan, jika pengerukan irigasi yang dangkal dapat dilakukan serta tanaman eceng gondok dapat dibersihkan, bencana banjir yang dikeluhkan masyarakat dapat ditangani dengan baik. “Warga di Kecamatan Kota Mukomuko dan Kecamatan XIV Koto sudah berusaha keras melaksanakan gotong royong membersihkan eceng gondok agar air dapat mengalir lancar. Tetapi upaya warga tidak membuahkan hasil maksimal, karena kondisi irigasi itu dangkal. Rencana kami, tahun ini kita lakukan normalisasi irigasi agar banjir yang menggenangi rumah pemukiman warga dapat kita atasi. Kami pun mengajukan anggaran kegiatan di APBD, tetapi sayangnya anggaran yang kami ajukan dicoret,” kesal Ruri. Tidak adanya alokasi anggaran kegiatan normalisasi irigasi sebagai upaya pencegahan terjadinya banjir. Ruri meminta kepada masyarakat untuk tidak menyerang atau menyalahkan Dinas PUPR Mukomuko, jika perumahan warga di Kecamatan Kota Mukomuko dan Kecamatan XIV Koto terendam banjir akibat luapan air irigasi. Pihaknya mengaku sudah berusaha untuk mengatasi persoalan banjir, tapi tidak mendapatkan dukungan. “Jika alat berat milik Pemkab Mukomuko tidak rusak, saya sudah turunkan alat berat itu untuk melaksanakan normalisasi irigasi. Sayangnya, kondisi alat berat yang kita miliki rusak. Saya mohon jangan salahkan kami kalau tahun ini, tidak bisa melakukan upaya penanggulangan banjir di dua kecamatan itu khususnya dan umumnya kecamatan lain,” ujarnya. Ruri mengaku, akan mengajukan anggaran yang sama di APBD Perubahan tahun ini. Sebab kegiatan normalisasi irigasi harus cepta dilaksanakan sebelum terjadi hal buruk terjadi. “Akan saya ajukan lagi di APBD Perubahan. Saya minta dukungan dari semua pihak agar usulan yang kami ajukan nanti dapat disetujui. Dengan begitu, persoalan banjir di dua wilayah kecamatan tersebut dapat diatasi,” pungkasnya. (rel)