ARGA MAKMUR RU.ID - Perlambatan pembangunan sektor infrastruktur, agaknya bisa terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2022 mendatang. Terjun bebas asumsi anggaran yang sempat ditegas dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang kontraproduktif dengan TKDD menjadi biang persoalan intinya. Belum lagi, kebijakan berani daerah soal pengadaan pegawai tahun ini yang bakal berimbas ke tahun depan, utamanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kian menekan ruang gerak fiskal daerah. Lonjakan kebutuhan anggaran hingga Rp 33 miliar, membuat slot Belanja Pegawai 2022 nanti menjadi Rp 544 miliar. Sedangkan, asumsi APBD 2022 di angka Rp 1,1 triliun. Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH, tidak mengelak fakta ini. Rapat hari libur yang digelarnya hari Minggu (14/11) antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), juga tak disangkalnya. Versinya, rapat usai magrib itu, lantaran harus membahas persoalan yang dinilai penting, sebelum pihaknya kembali meneruskan agenda legislasi raperda yang sebelumnya ditolak untuk dibahas bersama dengan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah (PDM) itu. \"Terjadi selisih asumsi antara TKDD dan Kesepakatan KUA-PPAS 2022. Totalnya Rp 107 miliar,\" kata Sonti, ditelpon, Senin petang. Pengaruh langsung dalam ruang gerak fiskal daerah, dipastikan politisi PDIP ini bakal terjadi. Sementara, slot wajib anggaran seperti Belanja Pegawai sampai dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus diampu total oleh APBD, menjadi sebuah keharusan sebagai bentuk kepastian hukum dan keuangan yang dibuat daerah setiap tahunnya. Sonti mengatakan, laju pembahasan R-APBD 2022 bakal dilanjut hari ini. \"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, akan mengalami kendala tahun depan. Karena daerah dihadapkan dengan kondisi anggaran yang juga angkanya anjlok. Seperti contohnya; DAU saja anjlok hingga Rp 64 miliar, DD Rp 6 miliar dan paling parah juga DID. Penyesuaian anggaran, dipastikan anggaran terjadi seluruh OPD,\" tegas Sonti yang mengamini obyeknya termasuk dewan yang saban tahunnya menyedot di atas Rp 35 miliaran itu.
TERPISAH, minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 mendatang, tampaknya terus menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu. Bahkan dengan alokasi anggaran yang minim tersebut, dipertanyakan pembangunan apa yang bakal dilakukan Pemprov. Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Mohd. Gustiadi, S.Sos mengatakan, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dengan leading sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Bengkulu pada tahun depan cenderung terjun bebas. \"Terbukti dalam usulan RAPBD TA 2022 hanya bekisar Rp 218 miliar,\" ungkapnya, Senin (15/11). Itupun, lanjut pria yang akrab disapa Edi Tiger ini, sudah termasuk belanja pegawai. Jadi palingan hanya setengah dari total alokasi itu untuk pembangunan infrastruktur. \"Belum tentu juga setengah dari total usulan di Dinas PUPR itu, seluruhnya murni untuk pembangunan infrastruktur,\" kata Edi. Misalkan, sambung Edi, untuk perencanaan, pembebasan lahan dan lainnya. Sementara sama-sama diketahui sejumlah infrastruktur seperti jalan milik provinsi kondisinya kian memprihatinkan. \"Ironisnya dukungan untuk pembangunan infrastruktur jalan itupun sangat minim. Seperti untuk pemeliharaan, hanya Rp 550 juta,\" beber Edi. Menurutnya, tentu saja dengan anggaran pemeliharaan yang minim tersebut, pihaknya pesimis kerusakan jalan yang menjadi tanggungjawab Pemprov bisa teratasi secara baik. \"Jadi mau bangun apa Pemprov di kabupaten/kota dengan anggaran pembangunan infrastruktur yang minim tersebut,\" tegas Edi. Lebih jauh dikatakannya, contohnya saja di Kabupaten Lebong, disana jalan poros hanya ada jalan provinsi yang kondisinya pada beberapa titik sangat memprihatinkan. \"Dengan anggaran yang minim itu sulit kondisi jalan provinsi di Lebong bisa teratasi. Makanya kita minta ini diperhatikan,\" demikian Edi Tiger. (bep/tux)
- Anggaran Infrastruktur Terjun Bebas