PKS Dorong Realisasi Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor

• Sujono: Berlaku R2 Kapasita Mesin Kecil

BENGKULU RU - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal memberikan dorongan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat menjajaki, sehingga pembebasan pajak kendaraan bermotor dapat terealisasi. Terlebih untuk mewujudkan hal itu, tetap ada mekanisme yang harus dilalui salah satunya melakukan revisi pada Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak. Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu, H. Sujono, SP, M.Si mengatakan, pihaknya yakin Pemprov bakal segera mengajukan revisi Perda yang dimaksud. \"Dalam realisasi masalah ini, tidak bisa dilakukan sekonyong-konyong karena ada aturannya. Mekanismenya, Perda direvisi terlebih dahulu,\" ungkap Sujono usai silatuhrahmi dengan Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, Senin (11/1). Namun, lanjut Sujono, perlu digarisbawahi dan disampaikan pada masyarakat, pembebasan itu berlaku untuk kendaraan bermotor roda 2 yang kapasitas mesinnya kecil. \"Misal dibawah 150 CC, karena R2 dengan kapasitas mesin seperti itu, saat ini bukan barang mewah lagi dan merupakan pakaian sehari-hari masyarakat. Jadi alangkah baiknya bebaskan saja pajaknya,\" kata Sujono. Tapi, lanjut Sujono, R2 yang kapasitas mesinnya lebih dari itu, termasuk mobil tetap dikenakan pajak. Ini bisa diwujudkan, kalau dulukan seperti Televisi (TV) dan sepeda ontel dikenakan pajak. \"Waktu itu barang-barang itu merupakan barang mewah. Tapi seiring waktu tidak lagi, dan pajaknya dihapus. Ini juga bisa diberlakukan untuk kendaraan bermotor R2 kapasitas mesin kecil,\" ujar Sujono. Sementara itu, Rohidin Mersyah menyampaikan, pembebasan pajak kendaraan bermotor ini merupakan aspirasi PKS, yang merupakan salah satu Parpol pengusungnya dalam Pilgub lalu. \"Tentu saja demi kesuksesan dalam program ini, harus kita kawal bersama-sama. Ini juga merupakan salah satu bentuk bahwa program itu tidak mesti dari kita semua, tetapi juga dari aspirasi masyarakat melalui Parpol,\" sampai Rohidin. Lebih jauh dikatakannya, selain itu Ia tentunya berharap kedepan PKS dapat bersama-sama menyikapi isu-isu daerah, terlebih saat mengawali kepemimpinan 5 tahun kedepan. \"Sehingga terwujud kebaikan dalam sistem pemerintahan, seperti pada penyusunan kebijakan. PKS pun sebagai pengusung juga harus tetap menjalankan kontrolnya,\" singkatnya. (tux)