Dunia Pendidikan di Mukomuko Terancam Vakum

MUKOMUKO RU - Kemelut APBD tahun anggaran 2021 yang belum terselesaikan hingga saat ini, telah mengancam vakumnya dunia pendidikan bagi anak yang ada di Kabupaten Mukomuko. Bahkan kekhawatiran ini, sudah dirasakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mukomuko. Disdikbud Mukomuko telah memastikan diri tidak dapat berbuat apa-apa jika Bupati Mukomuko Choirul Huda tidak mau menandatangani Raperda APBD 2021. “Saya sangat berharap pak bupati mau tandatangan Raperda APBD. Kalau tidak, saya pastikan pendidikan di Mukomuko vakum meskipun bupati mengeluarkan Perkada atau Perbup. Sebab setahu saya, Perkada atau perbup hanya mengatur pada pembelanjaan rutin atau jasa yang sifatnya mengikat. Misalnya gaji pegawai, ATK, termasuk bayar listrik. Sedangkan anggaran operasional atau anggaran perjalanan dinas pegawai, tidak ada dalam aturan Perkada atau Perbub itu. Jadi hemat saya, siapa yang mau bekerja keras kalau tidak didukung dengan anggaran yang sah sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kepala Disdikbud Mukomuko, Drs. H. Ruslan, M.Pd, kemarin. Apalagi tambah Ruslan, saat ini sudah 90 persen sekolah yang ada di Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan belajar tatap muka meskipun dengan sistem ship. Sebab, kegiatan belajar dalam jaringan sudah sangat dikeluhkan para orang tua siswa dan juga siswa itu sendiri. Ruslan tidak ingin, kegiatan belajar tatap muka ini terhenti kembali akibat tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah. “Pemerintah harusnya suport terhasap kegiatan belajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Jangan sampai karena anggaran yang terus menjadi kemelut, berimbas pada vakumnya dunia pendidikan. Saya tidak tahu, akan jadi apa pendidikan di Mukomuko kalau sempat APBD ini mengalami masalah. Mudah-mudahan saja kemelut APBD antara eksekutif dan legeslatif cepat terselesaikan dengan baik. Sehingga semua program pendidikan yang sudah terencana dengan baik sejak tahun 2020 lalu, dapat terealisasikan dengan baik pula,” harap Ruslan. (rel)