Sikapi Polemik Nelayan, Wagub Temukan Beberapa Permasalahan

• Dedy: Harus Gerak Cepat Carikan Solusi

BENGKULU RU - Polemik antara nelayan yang menggunakan alat tangkap trawl dengan tradisional di Kabupaten Bengkulu Utara, dinilai harus disikapi dengan segera. Termasuk juga beberapa permasalahan lain, khususnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, H. Dedy Ermansyah, SE. \"Pasca terjadinya polemik antara nelayan trawl dengan tradisional, saya sempat berkunjung langsung ke TPI Air Napal. Berdasarkan penilaian nelayan tradisional, keberadaan nelayan trawl memberikan dampak terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional. Karena alat tangkap trawl itu merusak ekosistem daerah tangkapan mereka,\" ungkap Dedy. Sehingga, lanjut Dedy, ini harus segera disikapi, salah satunya dengan menerapkan zonasi daerah tangkap nelayan. Karena bagaimanapun juga menyangkut kesejahteraan para nelayan. \"Selain itu saat berkunjung saya juga menemukan masalah lainnya. Dimana keberadaan pabrik es yang memiliki fasilitas dan sarana, tidak berfungsi,\" ujar Dedy. Selain itu, sambungnya, keberadaan break water yang kerap menyebabkan para nelayan tradisional kecelakaan, hingga perahu mereka mengalami kerusakan. \"Terakhir keberadaan SPBN yang sampai dengan saat ini tidak berfungsi. Jadi kita minta Pertamina dapat menyalurkan, terlebih dalam masalah ini kita sudah berkoordinasi dengan BPH Migas,\" kata Dedy. Sementara itu, Kepala DKP Provinsi, Sri Hartati menyampaikan, terkait polemik antar nelayan bakal segera disikapi. Begitu juga dengan masalah lainnya. \"Seperti keberadaan pabrik es, break water, dan SPBN, bakal kita evaluasi segera. Sehingga ada solusi terbaik,\" kata Sri dalam Rakor pembahasan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional, Selasa (5/1). Dibagian lain, Kades Palik, Saipul Amri merespon positif terkait langkah yang bakal dilakukan Pemprov dan pihak terkait. Ia berharap optimalisasi alur dan pembangunan break water bisa terlaksana dan penyaluran BBM dari SPBN bisa termanfaatkan dengan baik. \"Kedepan kita harapkan masalah ini bisa selesai dan masyarakat nelayan bisa melaut dengan aman,\" ujarnya. Terpisah, anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, H. Sujono, SP, M.Si meminta agar Pemprov bergerak cepat, terutama dalam menyikapi polemik antar nelayan beserta masalah lainnya. \"Kita apresiasi sejauh ini sudah ditindaklanjuti. Tapi kita berharap rakor itu jangan sekedar seremonial saja, dalam artian harus direalisasikan hasilnya,\" singkat Sujono. (tux)