Soal Vaksin, Daerah Kini Lega

ARGA MAKMUR RU - Vaksin Covid-19 gratis bagi seluruh warga Indonesia yang ditegaskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kemarin, membuat daerah lega. Maklum, APBD Bengkulu Utara (BU) senilai Rp 1,2 triliun yang disahkan 7 Desember lalu, memang belum mengakomodir kebutuhan anggaran vaksin yang awalnya, tidak gratis itu. Kepala Bappeda yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) BU, Ir Suharto Handayani, saat dibincangi Radar Utara tak menyangkal soal ini. Apalagi, terus dia, secara administratif, penganggaran vaksin awalnya dibebankan kepada daerah, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Persoalannya, edaran Mendagri tertanggal 8 Desember 2020, artinya terbit sehari setelah pengesahan APBD BU yang juga sempat menjadi sorotan Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri. \"Dan edaran itu diterima daerah beberapa hari kemudian. Tapi dengan sudah adanya benang merah soal anggaran vaksin itu, tentu melegakan bagi daerah,\" kata Suharto yang juga mengaku belum mendapatkan kejelasan soal anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan direkrut tahun depan, kemarin. Sebelumnya, Kepala Dinkes BU, Samsul Ma\'arif, SKM,M.Kes melalui Kabid P2P, Ujang S, SKM, M.Kes, kepada Radar Utara menyampaikan kalau daerah sudah melakukan pendataan awal sebagai persiapan vaksinasi massal yang akan dilakukan tahun depan. Sebelumnya, Ujang menyampaikan, beberapa data yang telah dihimpun itu diantaranya tenaga kesehatan dan sasaran vaksin lainnya yang dipersiapkan untuk pelaksanaan vaksin perdana di daerah. \"Data-datanya sudah kita siapkan, untuk menjadi sasaran vaksin. Salah satunya tenaga kesehatan. Karena sangat intens dengan hal-hal yang terkait dengan pandemi dan obyek lainnya yang juga dinilai memiliki fungsi-fungsi penting dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan Covid-19,\" terangnya. Soal jenis vaksin yang akan dipergunakan oleh pemerintah tahun depan, Ujang juga mengaku saat ini tengah menunggu konfirmasi resmi atau petunjuk lainnya menjelang penyelenggaraan vaksinasi nasional. \"Kita juga masih menunggu,\" pungkasnya. (bep)