Dua OPD Disorot

Program Cegah Korupsi KPK ARGA MAKMUR RU - Torehan angka jeblok atau di bawah 40 persen, dalam upaya cegah dini korupsi yang diprogramkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agaknya menyorot ke dua satuan kerja (satker) di lingkungan Pemda Bengkulu Utara (BU). Hanya saja, torehan penilaian atas Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK itu, menempatkan kabupaten ini terbaik ketiga di Provinsi Bengkulu dan nomor urut 106 secara nasional. Pantauan Radar Utara, rilis KPK atas upaya pencegahan rasuah anggaran negara yang biasanya diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id yang kini bisa diakses lewat aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID) itu, setidaknya memberikan 8 penilaian. Torehan tertinggi ditempati Optimalisasi Pajak Daerah dengan nilai tertinggi yakni 81,50. Selanjutnya Pengadaan Barang dan Jasa ; 72,76, Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; 57,80, Manajemen ASN; 55,23, Tata Kelola DD; 53,10, APIP; 52,72, Perencanaan dan Penganggaran APBD ; 38,70 serta Manajemen Aset Daerah dengan nilai 29,3 sebagai nilai terendah. Sekda BU, Dr Haryadi, MM, M.Si, tak menyangkal soal rilis KPK itu. Meski begitu, kata dia, daerah terus berupaya semaksimal mungkin untuk menggenjot torehan penilaian atas kinerja yang dirilis setiap triwulan itu. \"Sudah pasti, ini akan menjadi cermatan dan semangat untuk torehan kinerja yang lebih positif lagi kedepannya,\" pungkasnya. Bersambung...... (Baca selengkapnya di Koran Harian Radar Utara edisi Senin, 12 Oktober 2020)