Penangkaran Benih Padi Hamburkan Uang Negara

• Armasyah: Regulasinya Tidak Jelas

MUKOMUKO RU - Ketua Komisi I DPRD Mukomuko, Armasyah, ST menegaskan, ada sejumlah program yang dicanangkan Pemkab Mukomuko hingga menghamburkan uang negara, namun realisasinya Nol besar. Salahsatunya, program penangkaran benih padi tahun 2019 lalu. Untuk merealisasikan program yang ditangani Dinas Pertanian Mukomuko, Pemkab telah mengelontorkan dana sebesar Rp 164 juta. Dana itu dipakai untuk pembelian bibit padi. “Setelah uangnya habis dibelikan bibit padi, ternyata pada saat uji coba di Bengkulu, benih padi itu tidak lolos verifikasi. Akhirnya, bibit itu menumpuk di gudang di Desa Lubuk Pinang sejak tahun 2019 hingga sekarang karena tidak bisa dibagikan kepada masyarakat. Dan bibit padi itu, sekarang jadi sarang tikus dan sebagian lainnya dimakan ulat,” ketus Armansyah. Gagalnya program penangkaran benih padi, akibat tidak jelasnya regulasi serta tidak matangnya perencanaan awal. Seharusnya, kata dia, sebelum kegiatan berjalan maka Dinas Pertanian selaku leading sektor kegiatan melakukan survai untuk memastikan jenis benih padi tersebut lolos verifikasi atau tidak ketika dilakukan uji. Selain itu, program itu harus didasari payung hukum yang kuat. Misalnya peraturan bupati (Perbup) dan yang lainnya. “Tetapi nyatanya, hal itu tidak ada sama sekali. Artinya apa, perencanaan di awal memang tidak matang, sehingga program yang menghabiskan uang pemerintah hingga ratusan juta tidak memberikan manfaat sama sekali,” kesalnya. Tidak hanya itu saja, program pengelolaan lahan percontohan terpadu yang menghabiskan uang negara hingga mencapai Rp 293 juta, juga tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat. “Program ini, juga salah satu program tidak jelas kontribusinya bagi masyarakat dan daerah. Kedepanya saya sangat berharap, ketika dinas akan membuat program maka kuatkan dulu regulasinya. Jadi uang negara yang dikucurkan untuk mendanai program itu tidak terbuang sia-sia,” ingatnya. (rel)