Panas Soal Anggaran JPS, Pansus Dewan ‘Berang’

ARGA MAKMUR RU - Tensi tinggi, kembali tersaji antara eksekutif dan legislatif. Biangnya, soal dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikelola Tim Gugus Tugas Kabupaten Bengkulu Utara (BU) belasan miliaran. Ketidakjelasan respon eksekutif dalam rapat kerja bersama dengan Pansus Covid-19 DPRD BU itu, tak pelak berujung gebrak meja. Hingga rapat dipungkas, belum ada penegasan gamblang soal alur, tanggungjawab hingga teknis pengadaan JPS yang digerbongi oleh Dinas Sosial (Dinsos) sebagai bagian dari gugus kabupaten itu. Tanya publik menyoal, selisih sembako yang berisikan beras 10 kg, minyak dan gula masing 1 kg itu.Pantauan Radar Utara, ada selisih 32.600 paket sembako yang belum jelas keberadaannya. Angka itu muncul, dari penjelasan eksekutif saat memapar, kalau harga per satu paket sembako yang dibagi sejak beberapa hari dan dipusatkan di kecamatan itu, jumlahnya sesuai rilis resmi pemerintah daerah sebanyak 44 ribu sembako yang ketika dikonversi ke rupiah Rp 150 ribu per paketnya. Disinilah ihwal lonjakan tensi dewan melalui pansus, dalam rapat kemarin. Cukup lumrah, pasalnya, ketika angka Rp 11,5 miliar yang dibelanjakan, kemudian dikalikan Rp 150 ribu maka akan didapat jumlah sembako sebanyak 76.600 paket. Praktis, terdapat selisih 32.600 paket. Ketika dikonversi ke rupiah, terdapat anggaran yang tidak sedikit tentunya, yakni Rp 4,8 miliar. Ketua Pansus Covid-19 DPRD BU, Febri Yurdiman, SE, tak bisa menahan geramnya, dalam rapat kemarin. Ditambah bumbu, penjelasan dari lawan rapat yang dinilai tak jelas, ketika disodor tanya soal keberadaan selisih jumlah paket sembako yang tak mendapati penjelasan gamblang, politisi Perindo itu pun terpancing dengan menggebrak meja pimpinan rapat. \"Ini persoalan rakyat. Ini terkait dengan perut rakyat. Jangan asal-asal. Harus sama siapa lagi kami bertanya? dewan camat!\" brak, Febri menggebrak mejanya dalam rapat kemarin, sembari menujuk eksekutif untuk segera menjawab gamblang. Belum ada penjelasan gamblang yang didapat Radar Utara, terkait kemelut dana Covid-19 dari Pemda Bengkulu Utara. Kepala Dinsos BU, Suwanto, SH, MAP, saat dikonfirmasi pada Selasa petang, belum menjawab pertanyaan wartawan. \"Silakan tanya saja dengan Asisten I,\" singkat Suwanto, kemarin. (bep)