Penyelesaian Temuan BPK Belum Penuhi Rata-rata Nasional

BENGKULU RU - Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu belum memenuhi rata-rata nasional dalam penyelesaian tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Ini disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VII, Akhsanul Khaq, MBA, Ak, CTE, CMAa, CPA, CSFA, CA, Jum\'at (6/3). \"Angka rata-rata nasional dalam penyelesaian temuan BPK Ri itu sebesar 75 persen, sedangkan seluruh Pemda di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 1 Pemprov dan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota masih diangka 67,46 persen,\" ungkap Akhsanul dalam sambutannya saat serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Tentu saja, lanjut Akhsanul, dengan fakta itu penyelesaian tindaklanjut temuan BPK RI oleh masing-masing Pemda di provinsi Bengkulu masih dibawah rata-rata nasional. \"Jadi kedepan diharapkan ada peningkatan, terlebih saat ini dalam menindaklanjuti temuan BPK, sudah bisa dilakukan secara online. Jadi tidak perlu lagi harus datang ke BPK langsung,\" terangnya. Ia menambahkan, berdasarkan laporan keuangan Pemda tahun 2018 lalu, dari 10 Kabupaten/Kota dan 1 Pemprov di Bengkulu, 7 diantaranya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 4 meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). \"Pemda yang meraih WDP ini diantaranyha Pemkab Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Bengkulu Tengah (Benteng),\" kata Akhsanul. Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan, dengan dijabatnya pejabat BPK yang baru di Provinsi Bengkulu, diharapkan dapat semakin meningkatkan sinergitas yang sudah terjalin selama ini. \"Kitapun menargetkan kedepan seluruh Pemda nanti dapat meraih opini WTP,\" siungkat Rohidin. Dalam sertijab itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu yang lama, Aryo Seto Boemantri, SE, MM, Ak, CA pindah menjadi Kepala Auditor BPK RI dan jabatan yang ditinggalkannya digantikan Andri Yogama, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan DI Yogyakarta. (tux)