Soal Enggano, BU Sulit Kontrol Sektor Vital

ARGA MAKMUR RU - Meski BBM sudah mendarat di Pulau Enggano, kiriman dari Sumatera Barat (Sumbar). Munculnya desakan masyarakat Enggano untuk lepas dari Kabupaten Bengkulu Utara (BU), menjadi pembahasan di legislatif, kemarin. Maklum, baru-baru ini legislatif menyambangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam rapat kerja yang digelar di ruang Ketua DPRD BU bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) BU, mengungkap beberapa fakta. Salah satunya, soal keberadaan sektor strategis di pulau itu yang di luar kewenangan sehingga sulit melakukan kontrol sektor vital. Salah satunya soal status dermaga yang menjadi kewenangan provinsi. Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH, menyampaikan dari hasil rapat kerja dengan Dishub BU, pihaknya mendapati adanya persoalan teknis dan administratif yang terjdi di salah satu gugusan Pulau Terdepan Indonesia itu. Beberapa persoalan terkait sektor vital, seperti pelabuhan dan pendistribusian BBM hingga PLN, tengah menjadi kajian. Beberapa elemen sentral itu, di luar kewenangan daerah, sehingga menyulitkan bagi daerah dalam melakukan langkah-langkah strategis karena mesti melewati jalur birokasi lintas pemerintah, mulai dari provinsi hingga pusat. \"Tapi kita tetap memikirkan bagaimana masyarakat di Enggano itu tetap bisa beraktifitas seperti biasa. Legislatif tidak diam,\" kata Sonti, kemarin. Bersamaan dengan beberapa persoalan yang disampaikan Dishub, Sonti meminta kepada leading sector di daerah, perlu bersurat kepada kepala daerah. Tujuannya, kata Sonti, untuk menjadi kajian dan langkah bersama, agar persoalan Enggano bisa mendapatkan penanganan secara baik. \"Kita juga mendengar, adanya DAK dengan nilai Rp 6,9 miliar, tak menjadi kegiatan di daerah. Namun menjadi kegiatan provinsi. Ini adalah dinamika. Sementara, secara kasat mata, penanganan Enggano tentu menjadi tugas kabupaten. Kami akan membahas persoalan ini dengan lintas sektor, baik daerah hingga pusat,\" pungkasnya. (bep)