Warga Diminta Kritis, Reses Rawan Laporan Fiktif

ARGA MAKMUR RU - Anggaran reses yang sempat jadi obyek temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu, lantaran laporan fiktif hingga mark up anggaran, terus menjadi sorotan. Tak hanya itu, output dari kegiatan menjaring aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Bengkulu Utara (BU) tengah disorot. Maklum, kegiatan periodik itu menelan anggaran tak sedikit, setiap tahunnya. Masyarakat berharap, kegiatan reses tak sebatas digelar formalitas semata, namun berimplikasi pada kebutuhan pembangunan lintas sektor di masyarakat. Pegiat Anti Rasuah, Melyan Sori, saat dibincangi Radar Utara menyikapi masa reses yang saat ini tengah berjalan mengatakan, masyarakat perlu semakin kritis dalam setiap kegiatan reses yang digelar anggota DPRD. Dia berharap, kegiatan wakil rakyat yang menelan anggaran negara serta sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, bisa menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk bisa diperjuangkan digelanggang pembahasan anggaran di tingkat kabupaten/kota. \"Masyarakat serta unsur yang ada di desa yang menjadi lokasi reses, harus kritis. Apalagi, sempat terjadi soal dugaan laporan di sekretariat dewan yang menjadi temuan BPK. Jangan sampai, masyarakat hanya menjadi obyek kepentingan saja,\" kata Melyan Sori yang juga pelapor dugaan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Mian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kemelut kontraktor vs Pemda BU itu. Tak hanya itu, Melyan Sori juga meminta agar gelaran reses di setiap daerah pemilihan anggota DPRD itu, tak sebatas menjadi ajang tanya jawab formalitas dan mendengar keluhan di masyarakat. Akan jauh lebih baik, kata dia, masyarakat meminta target hingga capaian kepada para wakil rakyat yang sudah mendapatkan fasilitas super enak, dengan pendapatan mencapai puluhan juta perbulannya itu. \"Jangan seolah, masyarakat desa hanya sebatas fasilitator menghabiskan anggaran. Karena, ketika output reses itu tak positif, layaknya reses tak perlu digelar. Anggarannya bisa untuk membangun sektor perekonomian misalnya,\" tegasnya. Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH mengatakan, kegiatan reses sudah menjadi agenda DPRD BU. Jadwalnya, kata Sonti, sudah ditetapkan. Hanya saja, pelaksanaannya bergantung pada dewan masing-masing. \"Kegiatannya mulai 14 hingga 18 Januari 2020,\" ujarnya, yang penelusuran Radar Utara, beberapa dewan diketahui tak mengikuti reses tahap pertama tahun ini. (bep)