Gubernur Dinilai Turut Serta Rampas Hak Rakyat

• Polemik HGU PT SIL

BENGKULU RU - Tidak kurang dari 500 warga yang tergabung dalam 10 Kelompok Tani (Poktan) asal 3 desa Kabupaten Bengkulu Utara, Rabu (27/11) menggelar aksi demontrasi di depan pintu masuk kantor Gubernur Bengkulu. Dalam orasi saat aksi berlangsung, massa menilai jika Gubernur turut serta dalam merampas hak-hak sosial rakyar terkait polemik revisi Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sandabi Indah Lestari (SIL). Berdasarkan pantauan terhadap jalannya aksi, massa terdiri dari kalangan laki-laki dan perempuan bersama Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Selama aksi, massa yang membawa spanduk berisikan tuntuan dan meminta Gubernur keluar, tampak dikawal ketat aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu, di gerbang masuk kantor Gubernur terlihat dipasang kawat berduri. \"Terkait polemik ini, Gubernur secara tidak langsung ikut serta dalam merampak hak-hak sosial masyarakat. Seharusnya sebagai pemimpin, Gubernur memberikan kebebasan bagi kami untuk mendapatkan legalitas hak sosial kami yang dilelang pemerintah pada PT SIL,\" ungkap Jonson Manik dalam orasinya yang disambut tanda setuju dari ratusan massa. Jadi wajar, lanjut Jonson, masyarakat yang selama ini keberadaannya dinilai fiktif oleh pemerintah, krisis kepercayaan terhadap Gubernur selaku pemimpin di pemerintahan. \"Kedatangan kami aksi hari ini sebagai bukti, jika kami bukan masyarakat fiktif. Jadi kami meminta penuhi hak-hak kami sebagai rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),\" ujar Jonson. Tak jauh berbeda juga disampaikan orator lainnya, Dahyar. Warga dari 3 desa seperti Sebayur Jaya, Simpang Batu, dan Bukit Harapan sengaja aksi, lantaran selama ini tuntutan terkesan tak digubris Pemerintah. \"Kami ini memang warga tak mampu, tapi jangan pula nasib kami terus digadaikan Pemerintah pada investasi,\" singkat Dahyar yang disambut lagu Maju Tak Gentar dari massa aksi. Sementara itu, perwakilan dari Pemprov yang langsung dipimpin Staf Ahli Gubernur, Oslita Muslimin bersama sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov datang menemui massa. Dimana massa aksi akhirnya mengutus perwakilan 15 orang untuk hearing bersama Pemprov terkait tuntutan yang dimaksud. (tux)