Sidak Komisi 1 DPRD BU

• Gedung IGD Tanpa IMB, Parkir \'Meluber\' ke Jalan

ARGA MAKMUR RU - Komisi 1 DPRD BU yang dipimpin oleh Ketuanya, Febri Yurdiman, SE didampingi anggotanya, Tommy Sitompul, Nofrizal, Agus Riyadi dan Salamun, tampak mengerjitkan dahi dan terperangah. Ini terjadi, saat wakil rakyat itu mendapati sejumlah fakta cukup mengejutkan ketika menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak,red) ke gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur, Selasa kemarin. Diantaranya, bangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dimiliki oleh RS berplat merah ini, ternyata, belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). \"Wahh...Itu seperti apa proses IMB IGD di RSUD ini. Apa tidak bermasalah, sudah bertahun-tahun bangunan tanpa IMB. Ke depan harus ada solusinya agar semuanya legal,\" kata Febri, setelah mendapatkan penjelasan jika proses pengajuan IMB telah dilakukan sejak tahun 2012 namun tak kunjung keluar hingga menjelang akhir tahun 2019 ini. Pantauan media ini di lapangan, fakta menarik lain yang juga menyiratkan keheranan para wakil rakyat yang didominasi para tokoh muda itu, juga tertuju pada pengelolaan dan penataan parkir kendaraan. Selain lokasi parkir yang sempit, fasilitas parkir elektronik yang tak berfungsi serta pengawasan terhadap kendaraan parkir yang dinilai masih minim, wakil rakyat itu juga meminta RSUD agar segera menata pengelolaan salah satu sumber pendapatan terbesar pusat pelayanan masyarakat ini. \"Masalah kecil seperti parkir ini, jika dibiarkan akan menjadi masalah besar. Karena parkir merupakan salah satu sumber pemasukan yang cukup besar bagi RSUD maka harus ditingkatkan lagi transparansi pengelolaannya, pengawasan dan penataannya,\" pinta Febri diamani rekannya Tommy dan Nofrizal.

• Tunggakan BPJS Capai Rp 4 M

SEMENTARA itu, Terhitung dari Juli 2019, tunggakan klaim BPJS ke RSUD Arga Makmur belum dibayar sehingga menyebabkan tunggakan membengkak hingga Rp 4 M. Kondisi ini berimbas dengan ketersediaan obat bagi pasien peserta BPJS. \"Dari Juli belum dibayarkan dan ini berimbas dengan ketersediaan obat untuk pasien peserta BPJS,\" beber Direktur RSUD Arga Makmur, dr Jasmen Silitonga, Sp.KK, M.Kes melalui Kabid Pelayanan dan Sarana Medik, Hj Eli Sumarni, S.Sos, kepada anggota DPRD saat sidak, kemarin. Bahkan, kata dia, pihaknya berencana untuk mengajukan pinjaman ke Kasda sebesar Rp 2,5 M untuk pembayaran obat karena kebutuhan obat perbulannya mencapai angka Rp 800 juta sampai Rp 1,2 M. \"Jika pembayaran klaim BPJS lancar, kemungkinan tunggakan pembayaran obat tidak tersendat dan diharapkan ada gerakan dari Pemkab dan BPJS dalam menyikapi hal ini,\" harapnya. Sayangnya, dalam agenda Sidak Komisi 1 DPRD BU ini, anggota dewan tidak bisa bertemu langsung dengan Direktur RSUD Arga Makmur, dr Jasmen Silitonga, Sp.KK M.Kes karena tengah menjalankan tugas luar daerah. (mae)