Isu Rasionalisasi Anggaran Simpang Siur

MUKOMUKO RU - Kencangnya informasi pemangkasan atau rasionalisasi APBD tahun 2019 ini, mengakibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di wilayah ini belum juga melaksanakan kegiatan proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Jujur, kalau saya itu ngikut saja. Namun yang jelasnya dengan adanya kabar rasionalisasi anggaran itu, kegiatan fisik baik itu proyek penunjukan langsung (PL) maupun tender belum juga dilaksanakan sampai sekarang. Karena tidak ada yang berani bertanggungjawab secara tertulis soal anggarannya, meskipun sudah diplotkan dalam APBD,” ungkap Kabid Cipta Karya di Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, M. Zum, ST, ketika dikonfirmasi kemarin. Ia menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang seharusnya akan dilaksanakan oleh bidangnya tahun ini. Salah satunya, kata Zum, yaitu pembangunan jalan rabat beton yang ada disejumlah wilayah. “Untuk pembangunan rabat beton itu, alokasi anggarannya dari DAU. Dan sampai sekarang, kami tidak berani melaksanakan pekerjaan itu karena informasi pemangkasan anggaran. Meskipun saya sendiri gak tahu, apakah pemangkasan itu benar–benar akan dilakukan atau tidak,” bebernya. Ditempat terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Agus Sumarman, M.PH, MM, melalui Kabid Anggaran, Win Jaro, S.IP, ketika dikonfirmasi kemarin menjelaskan, kalau soal informasi rasionalisasi anggaran itu tidak benar. Ia mengatakan, Pemkab Mukomuko hanya meminta kepada pihak OPD supaya dapat lebih mengutamakan penyerapan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 ini. Sebab katanya, jika anggaran yang bersumber dari DAK tidak terserap dengan baik maka dampak negatifnya akan dirasakan Pemkab Mukomuko tahun 2020 mendatang. “Kalau tidak terserap 100 persen, maka Pemkab Mukomuko akan nanggung. Pengurangan anggaran DAK, itu pasti bakal terjadi. Kalau ini benar terjadi, pasti banyak juga program pembangunan daerah akan tertunda lantaran anggaran tidak ada,” jelasnya. Itulah sebabnya, kata dia, soal rasionalisasi anggaran itu tidak ada. Yang ada itu, penundaan kegiatan fisik yang bersumber dari DAU. “Kalau penundaan serapan DAU untuk fisik, dan mengutamakan DAK, itu bahasa yang saya sendiri sangat sepakat. Tapi kalau bahasa rasionalisasi, itu yang saya tidak pahami. Dan masalah itu, saya juga sudah sampaikan ke dewan ketika saya dipanggil beberapa hari yang lalu,” pungkasnya. (rel)