Rakor Gubernur, Konektivitas dan Komoditas jadi Kesepakatan

• Rohidin: Wujudkan Struktur Ekonomi Nasional

BENGKULU RU - Konektivitas dan komoditas menjadi salah satu bagian kesepakatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera yang digelar Selasa (9/7/2019) di Grage Hotel Horizon, kemarin. Difokuskannya kedua hal itu lantaran memiliki pengaruh yang signifikan untuk mewujudkan agar Pulau Sumatera bisa menjadi bagian dalam struktur ekonomi secara nasional. Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah mengatakan, dalam rakor yang sudah selesai dilaksanakan tadi (kemarin, red) ada beberapa poin yang dinilai sangat fundamental, terkait dengan posisi Sumatera dalam struktur ekonomi nasional. \"Sehingga dari kesepakatan yang kita sepakati dan kita putuskan tadi, terlebih dahulu dibuat rencana aksinya,\" ungkap Rohidin. Setelah itu, lanjut Rohid, Ia bersama Gubernur se-Sumatera lainnya minta waktu khusus melalui BAPPENAS untuk rapat terbatas, dengan Bapak Presiden dan Wapres terpilih untuk membahas konstalasi ekonomi Sumatera. \"Karena kita menilai dalam Rakor, ada keputusan-keputusan yang sangat strategis dalam mewujudkan struktur ekonomi nasional,\" ujarnya. Menurutnya, keputusan yang dimaksud di antaranya dari sisi konektivitas. Seperti antara Lintas Timur dan Lintas Barat Sumatera, pembangunannya harus dilakukan berbarengan. \"Supaya pada wilayah Barat dan Timur terkoneksi dengan baik. Kemudian sama-sama mendorong terealisasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan juga mengupgrade pengelolaan Bandara khususnya di Provinsi Bengkulu,\" kata Rohidin. Kemudian, sambungnya, dari sisi komoditas masing-masing Provinsi di Sumatera harus memiliki daya saing yang tentunya punya standarisasi. \"Nanti kita petakan dulu komoditas masing-masing provinsi. Kalau kita memilih kopi, karena kopi kita memiliki keunggulan dan itu sudah diketahui sejumlah pihak, termasuk para Gubernur yang hadir dalam Rakor,\" tegas Rohidin. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan, harus ada upaya maksimal agar Pulau Sumatera dapat masuk dalam struktur ekonomi nasional. \"Tentu saja sinergi antara kepentingan Sumatera yang terdiri dari 10 Provinsi dengan pusat harus tetap dijajaki. Sehingga kecepatan atau akselerasi dalam pembangunan harus selaras,\" terangnya. Lebih jauh dikatakannya, jika semua Gubernur di Sumatera punya persepsi yang sama, bagaimana untuk memanfaatkan potensi yang ada, maka harus fokus terhadap potensi yang ada. \"Dalam Rakor tadi saya minta ada penegasan, misal dari segi komoditas dimana Sumsel maunya apa. Begitu juga dengan provinsi lain, sehingga masing-masing kita bisa fokus,\" tandas Herman. (tux)