Pemprov Diminta Serius Sikapi Status Jalan di 4 Desa

• Tantawi: Jalan Memang Belum, Tapi Masyarakat Statusnya Jelas

BENGKULU RU - Pemerintah Provinsi Bengkulu diminta serius dalam menyikapi persoalan jalan yang melalui 4 desa, yakni Air Lakok, Selolong dan Serangai Kecamatan Batik Nau, serta desa Urai Kecamatan Ketahun, pasca beralihnya jalan lintas barat (Jalinbar) melalui PTPN VII. Ini ditegaskan anggota DPRD Provinsi Dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, Tantawi Dali, S.Sos, MM, Jum\'at (1/2). \"Karena sebelumnya saya selaku anggota DPRD dari Dapil BU dan Benteng sudah menyampaikan permasalahan ini pada Dinas PUPR Provinsi. Jadi kita minta PUPR serius dalam mengurusnya, terutama persoalan status jalan yang melalui 4 desa pasca dialihkannya Jalinbar,\" ungkap Tantawi dikonfirmasi terkait rencana masyarakat 4 desa yang bakal menggeruduk Pemprov dalam waktu dekat. Menurutnya, sebenarnya kalau Pemprov itu peduli dengan kondisi masyarakat, jalan melalui 4 desa itu bisa dibangun. Walaupun status jalannya saat ini belum ada kejelasan. \"Kan jalannya saja yang belum jelas statusnya, tapi masyarakatnya jelas. Bisa dibuktikan kok, karena masyarakatnya pasti memiliki KTP-el, kemudian mereka punya desa dan Kades. Jadi wajib bagi pemerintah membangun daerah yang dimaksud,\" tegas Tantawi. Meskipun demikian, anggota Komisi III DPRD Provinsi ini tetap berharap masyarakat 4 desa yang berencana mendatangi Pemprov terkait masalah ini untuk bersabar dan menahan diri terlebih dahulu. \"Apalagi APBD tahun ini sudah disahkan. Saya bersama rekan DPRD lainnya yang se-Dapil juga berupaya memperjuangkan status jalan tersebut,\" ujar Tantawi. Lebih jauh dikatakannya, terkait status jalan itu, pihaknya telah mengusulkan agar dikembalikan kepada Pemprov untuk pembagunannya. \"Kalau statusnya nanti menjadi jalan Pemprov, maka bisa segera dibangun. Walaupun dalam pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Tapi itu tadi, kita tetap minta Dinas PUPR Provinsi serius mengurusnya,\" tandas Ketua BK DPRD Provinsi ini. (tux)