ARGA MAKMUR RU - Bupati Bengkulu Utara (BU), Ir. Mian, cukup serius dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Bengkulu Utara. Melalui sejumlah strategi dan manuver, Ia kembali melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna menyampaikan kondisi infrastruktur di Kabupaten BU yang terus mendesak untuk dilakukan perbaikan. Mian mengatakan, meski dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Pemkab BU telah memprioritaskan APBD untuk penanganan kongkret persoalan infrastruktur yang ada di Kabupaten BU. Ia berharap, dalam koordinasi yang dilakukan bersama Kementerian PUPR itu dapat melakukan penyerapan anggaran yang lebih signifikan dari pusat. \"Semaksimalmungkin, selain telah kita topang pembangunan daerah melalui APBD. Kita harapkan dana-dana pembangunan dari pusat juga dapat terserap dan dialokasikan untuk percepatan pembangunan infrastruktur Kabupaten BU melalui koordinasi yang intens telah kami lakukan ini,\" ujarnya. Bupati menyampaikan, terkait pengalihan status jalan antara Simpang Batik Nau hingga D1 Ketahun yang sebelumnya berstatus jalan nasional dan kini telah dianggap non-status, juga tidak luput dari salah satu item persoalan yang pihaknya bahas bersama pihak Kementerian PUPR. \"Jalan tersebut tengah kami perjuangkan pembangunannya. Sebab, Pemprov Bengkulu hingga saat ini belum melakukan langkah konkret perbaikan. Sementara secara bertahap, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan yang semakin parah,\" bebernya. Ditambahkan Mian, beberapa item jembatan penghubung di daerah yang kini kondisinya putus dan saat ini telah mulai dilakukan pembangunan aboutmen-nya. Meliputi jembatan Kota Lekat, Kecamatan Hulu Palik dan Jembatan Wonoharjo, Kecamatan Giri Mulya serta beberapa item jembatan gantung lainnya juga telah pihaknya sampaikan kepada Kementerian PUPR. \"Sebagai upaya percepatan pembangunannya. Kita mengupayakan untuk pelaksanaan pembangunan nanti bisa mendapatkan dukungan dana dari pusat,\" terangnya. Menurut Mian, terobosan-terobosan untuk mengambil perhatian pemerintah pusat ini dilakukan lantaran keterbatasan APBD Kabupaten Bengkulu Utara. \"Maka, kami dalam hal ini lakukan penyerapan seluruh energi anggaran pembangunan yang ada. Baik dari pihak pemerintah pusat atau swasta, guna pencapaian pembangunan infrastruktur Kabupaten BU 2020,\" tandasnya. (sfa)
Genjot Percepatan Pembangunan, Mian Lobi Kementerian PUPR
Senin 01-10-2018,10:09 WIB
Editor : Redaksi
Kategori :