Permohonan Pemberhentian Kades Dicueki Pemkab BU?

• Warga Resah Tunggu Kepastian

AIR NAPAL RU - Proses pengajuan pemberhentian Kepala Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal yang sebelumnya disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Tanjung, diduga tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dugaan ini setelah dilayangkannya surat permohonan melalui pemerintah kecamatan kepada pemerintah daerah belum mendapatkan respon dan tanggapan apapun. Tak pelak hal ini membuat warga merasa gelisah menunggu kepastian itu. Ketua BPD Lubuk Tanjung, Iwan Irawan, masih meminta masyarakat desa untuk tetap bersabar dalam mendapatkan keputusan atau tanggapan dari pemerintah daerah. Sementara surat yang menjadi satu-satunya harapan masyarakat, agar roda pemerintahan desa kembali berjalan itu sangat penting dalam menyelamatkan anggaran pembangunan desa tahun 2017 ini. \"Surat sudah kami sampaikan selama 2 minggu yang lalu kepada pemerintah kecamatan. Kami juga tidak tahu apakah surat tersebut disampaikan ke daerah atau belum. Yang jelas kami hingga saat ini belum mendapatkan surat konfirmasi dari pemerintah daerah, baik melalui kecamatan atau langsung ke desa terkait surat permohonan pemberhentian kades kami ini,\" terangnya. Dari hasil penelusuran yang dilakukannya ke kecamatan, Iwan mengatakan, pemerintah kecamatan masih meminta kepada masyarakat desa untuk bersabar dalam waktu dua hari kedepan ini, karena surat permohonan tersebut masih proses di daerah. \"Sebenarnya kami mau menghadap ke pemkab saja, agar kami bisa benar-benar tahu apakah surat permohonan tersebut diproses, sengaja tidak ditindaklanjuti atau memang tidak disampaikan,\" ungkapnya. Dalam waktu dekat ini jika surat tersebut tidak kunjung ada tanggapan, dirinya bersama anggota BPD serta tokoh masyarakat Desa Lubuk Tanjung, bakal mendatangi Setdakab BU untuk meminta tanggapan dari surat permohonan tersebut. \"Kami minta adanya langkah tegas dan cepat dalam pengambilan keputusan ini. Jangan sampai masyarakat desa yang menjadi korban, karena pemerintah desa saat ini tidak mampu melakukan penyerapan anggaran untuk pembangunan desa lagi lantaran kinerjanya itu sendiri,\" tandasnya. (sfa)