Tambahan Anggaran ke Daerah, Sultan: Bukti Presiden Prabowo Ingin Percepat Pembangunan

Tambahan Anggaran ke Daerah, Sultan: Bukti Presiden Prabowo Ingin Percepat Pembangunan

Sultan B. Najamudin-Radar Utara/ Doni Aftarizal-

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan tambahan alokasi anggaran ke setiap daerah.

Rencana tambahan alokasi anggaran itu disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto, saat menghadiri acara Tanwir dan Millad Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. 

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, sebagaimana sambutan Presiden Prabowo Subianto, tambahan alokasi anggaran Rp100 miliar untuk setiap ibukota provinsi dan Rp20 miliar untuk kabupaten/kota.

"Tentu ini bukti keberpihakan Bapak Presiden Prabowo untuk mewujudkan percepatan pembangunan di setiap daerah di Indonesia," tegas Sultan, Senin 16 November 2026.

Menurut Sultan, pihaknya atas nama lembaga DPD RI, tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan, yang kembali memberikan insentif fiskal pada daerah. 

"Makanya kebijakan itu kita nilai sebagai keberpihakan Pak Priden Prabowo Subianto, yang memiliki keinginan kuat untuk membangun bangsa dan negara ini. Ini harus disabut baik pemerintah daerah," kata Sultan.

Sehingga, lanjut Sultan, komitmen Presiden Prabowo Subianto tersebut, juga perlu bagi pemda untuk dapat menyiapkan rencana belanja yang lebih produktif.

"Yang paling penting bagaimana para gubernur, bupati/walikota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak," ungkap Sultan.

Sultan menyarankan, terkait tambahan alokasi anggaran ke setiap daerah di Indonesia ini, sebaiknya insentif anggaran ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah.

"Tujuannya agar tambahan alokasi anggaran itu tepat sasaran dan tepat guna," ujar Sultan.

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibukota provinsi, dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota. 

Tambahan anggaran yang berasal dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah tersebut, rencanaya diberikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari pemanfaatan hasil efisiensi anggaran negara. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: