Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Harus Berkelanjutan

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Harus Berkelanjutan

Rapat tindaklanjut SPI KPK RI-Radar Utara/ Doni Aftarizal-

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Memperkuat tata kelola pemerintahan menjadi penting dilakukan secara berkelanjutan, demi peningkatan kualitas pengelolaan di lingkungan perangkat daerah.

Demikian ditegaskan Tim Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Dewi Indriana. Menurut Dewi, pemda harus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Sehingga nantinya juga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan administrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas," ungkap Dewi.

Disisi lain, Dewi menyampaikan, pentingnya langkah perbaikan secara berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk peningkatan kualitas pengelolaan di lingkungan perangkat daerah.

“Berdasarkan hasil survei, Provinsi Bengkulu memperoleh skor SPI tahun 2025 sebesar 62,16," beber Dwi.

Capaian itu, lanjut Dewi, menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemda, untuk terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik korupsi.

"Berdasarkan poin inilah, pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan," tegas Dewi.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, H. Nandar Munadi, M.Si menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh perangkat daerah, dalam menindaklanjuti hasil survei tersebut.

"Tentunya melalui langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terukur," kata Nandar.

Nandar menambahkan, dengan demikian peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian bersama, sehingga setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab.

"Hasil SPI sangat penting, dan kita pasti menindaklanjutinya," tambah Nandar.

Lebih lanjut Nandar mengemukakan, hasil SPI diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang berintegritas di seluruh lingkungan pemerintahan.

"Upaya ini juga merupakan bagian dari komitmen kita selaku pemda," demikian Nandar. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: