SK Pj Kades Belum Terbit, Hak KPM BLT-DD Teluk Anggung Tertahan

RADARUTARA.ID - Hingga November 2026, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Teluk Anggung, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dipastikan belum menerima haknya. 

Kondisi ini terjadi di tengah dinamika status kepala desa definitif yang sedang tersandung persoalan hukum, serta belum terbitnya Surat Keputusan (SK) penugasan Penjabat (Pj) Kepala Desa dari Bupati Bengkulu Utara.

Situasi tersebut turut berdampak terhadap serapan anggaran Dana Desa (DD) tahap II Tahun Anggaran (TA) 2026. 

Sejumlah program kerja yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026, termasuk penyaluran BLT-DD, hingga kini belum dapat direalisasikan.

BACA JUGA:Kades Teluk Anggung Diberhentikan Sementara, Serapan DD dan BLT DD Jadi Sorotan

Terhambatnya proses pengelolaan anggaran desa ini pun menjadi persoalan serius. 

Pasalnya, waktu efektif pelaksanaan dan penyerapan anggaran TA 2026 semakin terbatas, seiring mendekatnya penghujung tahun.

Plt Camat Napal Putih, Budi Syahroni, S.KM, M.Si, mengungkapkan bahwa pihak kecamatan telah mengambil langkah antisipasi dengan mengusulkan penugasan Pj Kepala Desa Teluk Anggung berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Bupati Bengkulu Utara.

Menurut Budi, usulan tersebut telah disampaikan sebagai upaya menyiasati dinamika pemerintahan yang terjadi di Desa Teluk Anggung. 

Namun, hingga saat ini pemerintah desa masih menunggu persetujuan serta penerbitan SK penugasan dari bupati.

BACA JUGA:BLT DD Tertunda! Berharap Pemkab Percepat Pj Kades Teluk Anggung

“Usulan penugasan Pj Kades Teluk Anggung sudah kita sampaikan kepada Bupati Bengkulu Utara. Saat ini masih menunggu SK dan restu dari bupati,” ungkap Budi.

Diakui Budi, sejak kepala desa definitif tersandung persoalan hukum, pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran yang bersumber dari Dana Desa mengalami kendala. 

Hal ini lantaran terbatasnya kewenangan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Sumber: