Segera Masuk Lelang, 128 Motor Kades Sudah Dikembalikan

ARGAMAKMUR, RADARUTARA.ID  - Upaya penataan aset kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus dilakukan.

Sebanyak 128 unit kendaraan roda dua atau sepeda motor dinas kepala desa (Kades) telah dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Utara.

Ratusan kendaraan tersebut merupakan hasil pengadaan tahun 2012 dan 2013. Setelah dikembalikan, kendaraan dinas itu direncanakan segera masuk proses lelang pada Desember mendatang.

Kepala Dinas PMD Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, S.STP., M.Si., mengatakan, dari total kendaraan yang menjadi objek penataan, sebanyak 128 unit telah diserahkan kembali. 

BACA JUGA:Ratusan Kendis Masuk Daftar, Begini Cara Ikut Lelang di Bengkulu Utara

Sementara itu, 90 unit lainnya masih digunakan oleh pemerintah desa karena kondisinya dinilai masih layak dan status pembayarannya masih aktif.

“Sementara, 90 unit lainnya masih digunakan Pemerintah Desa, lantaran kondisinya masih layak dan status pembayarannya masih aktif,” ungkap Rahmat, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, kendaraan yang telah dikembalikan tersebut selanjutnya akan diproses untuk dilelang pada Desember 2026. 

Dalam pelaksanaannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bengkulu Utara akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna memastikan proses lelang berjalan sesuai ketentuan.

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Bakal Lelang Besar-besaran Kendaraan Dinas

“Motor dinas yang sudah dikembalikan ini nantinya akan dilelang pada Desember mendatang. BKAD akan menggandeng KPKNL terkait proses lelangnya,” jelasnya.

Menurut Rahmat, pengembalian kendaraan dinas dan rencana pelelangan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam melakukan penataan aset sekaligus mengoptimalkan nilai barang milik daerah.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah daerah, khususnya biaya pemeliharaan kendaraan yang sudah tidak lagi digunakan secara optimal.

“Dengan penataan tersebut, pengelolaan aset daerah diharapkan menjadi lebih tertib, efektif, dan memberikan manfaat bagi keuangan daerah, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” demikian Kadis.

Sumber: