Sita 12 Ton Biosolar dan Pertalite, Polda Tetapkan 15 Tersangka

BENGKULU, RADARTARA.ID – Praktik ilegal penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam wilayah hukum Provinsi Bengkulu, kembali berhasil digagalkan Polda Bengkulu.

Dalam pengungkapan tersebut setidaknya lebih dari 12 ton BBM bersubsidi dengan rincian 9.784 liter Biosolar dan 2.253 liter Pertalite berhasil disita, serta 15 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolda Bengkulu, Irjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Imam Wijayanto mengatakan, penindakan tegas yang dilakukan ini menjadi bukti keseriusan aparat di wilayah hukum Polda Bengkulu, dalam memberantas praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

“Karena sebagaimana peraturan perundang-undangan, BBM bersubsidi itu seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak,” ungkap Imam, Selasa 3 November 2026.

BACA JUGA:Gubernur Batasi Pembelian Pertalite dan Bio Solar, Isi BBM Pakai Jerigen Wajib Ada Surat

Menurut Imam, dalam pengungkapan perkara ini penyidik menetapkan 15 tersangka, serta menyita kurang lebih 12 ton BBM yang terdiri dari jenis Biosolar dan pertalite.

“Dari penyidikan Pengungkapan penyalahgunaan BBM ilegal bersubsidi ini terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Diantaranya di Kabupaten Kepahiang dengan barang bukti 5.100 liter,” beber Imam.

Kemudian, lanjut Imam, Rejang Lebong 3.300 liter, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Mukomuko, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur dan Bengkulu Tengah. Pengungkapan penyalahgunaan BBM tersebut, dilakukan Polda Bengkulu dan jajaran.

"Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan dan distribusi energi bagi Masyarakat,” kata Imam.

BACA JUGA:Teror Mobil Brebet Usai Isi BBM Pertalite Menghantui Warga Bengkulu Utara

Imam menambahkan, Polda Bengkulu memastikan untuk terus memperkuat pengawasan, melakukan penindakan secara profesional, serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

“Sehingga dengan pengungkapan perkara yang telah berjalan ini, penyidik masih terus melakukan serangkaian pendalamam,” tambah Imam.

Lebih lanjut Imam menyampaikan, dalam penanganan perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Sebagaimana telah diubah melalui UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar,” demikian Imam. 

Sumber: