BPBD Siapkan Penambahan Desa Tangguh Bencana di 2027

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Pemkab Mukomuko melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat kembali menyiapkan penambahan desa tangguh Bencana pada 2027 mendatang. Jika tidak ada perubahan, satu desa di daerah pemilihan (dapil) III akan ditetapkan sebagai desa tangguh Bencana baru.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko, Ir. Ruri Irwandi, ST, MT, mengatakan desa yang akan ditetapkan tersebut belum diputuskan.

Penentuan lokasi masih akan dibahas melalui rapat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama tingkat kerawanan dan kebutuhan penanganan bencana di wilayah tersebut.

"Untuk 2027 direncanakan ada penambahan satu desa tangguh bencana. Lokasinya di dapil III, tetapi desanya nanti akan kita rapatkan terlebih dahulu," ujar Ruri.

BACA JUGA:Mukomuko Diselimuti Kabut Asap, BPBD Telusuri Sumbernya

Dengan tambahan tersebut, jumlah desa tangguh bencana di Kabupaten Mukomuko akan bertambah menjadi 14 desa. Saat ini sudah terdapat 13 desa yang telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana.

Program desa tangguh bencana bukan sekadar memberikan status kepada sebuah desa. Lebih dari itu, desa didorong memiliki kemampuan untuk mengenali potensi ancaman bencana, mempersiapkan diri, melakukan tindakan ketika bencana terjadi hingga mampu memulihkan kondisi masyarakat setelah bencana.

Keberadaan desa tangguh juga diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di tingkat paling bawah.

Warga tidak hanya menunggu bantuan pemerintah ketika bencana terjadi, tetapi memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan langkah awal penyelamatan secara mandiri.

Hal ini penting mengingat bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dengan jenis dan tingkat risiko yang berbeda.

BACA JUGA:BPBD Tak Mau Gagap Saat Bencana, Personel Terus Diperkuat

Dengan kesiapsiagaan yang dibangun sejak dini, masyarakat diharapkan mampu meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Selain itu, desa tangguh bencana juga menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, kecamatan dan BPBD.

Masyarakat dapat lebih cepat menyampaikan informasi mengenai kondisi di lapangan, sementara pemerintah memiliki basis komunitas yang siap bergerak ketika terjadi keadaan darurat.

Sumber: