Monev PAD, 10 OPD Bengkulu Utara Baru Tercapai 40,38 Persen

Monev PAD, 10 OPD Bengkulu Utara Baru Tercapai 40,38 Persen

Monev PAD, 10 OPD Bengkulu Utara Baru Tercapai 40,38 Persen-Abdul Gafur-

ARGAMAKMUR, RADARUTARA.ID - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2026 masih perlu dioptimalkan. Dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu retribusi, penerimaan yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp798,7 juta atau 40,38 persen dari target sebesar Rp1,9 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) optimalisasi capaian PAD tahun 2026 yang digelar di Command Center Setdakab Bengkulu Utara, Selasa (3/11/2026).

Selain capaian retribusi daerah, rendahnya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat 34 desa di Kabupaten Bengkulu Utara dengan realisasi pembayaran PBB-P2 di bawah 10 persen. 

BACA JUGA:Target PAD Rp450 Juta, DLH Naikkan Status BLUD Laboratorium

Bahkan, enam desa di antaranya belum mencatatkan realisasi pembayaran sama sekali.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian mengingat akumulasi piutang PBB-P2 sejak 2012 hingga saat ini telah mencapai Rp39,3 miliar.

Wakil Bupati Bengkulu Utara, H Sumarno, meminta para camat dan kepala desa mengambil peran aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

“Kami harapkan, camat dan kepala desa turut menggerakkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tersebut,” ujar Wabup Sumarno.

Ia menegaskan, upaya optimalisasi PAD yang tengah dilakukan pemerintah daerah bukan berarti menaikkan tarif pajak, melainkan memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak yang telah tersedia.

BACA JUGA:Satlantas Mukomuko Siap Bantu Dongkrak PAD dari Retribusi Parkir di Bundaran Kota

“Untuk diketahui, optimalisasi PAD ini bukan menaikkan tarif pajak, melainkan memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang sudah ada,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sumarno meminta pemerintah desa agar lebih proaktif membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. 

Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak daerah sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: