Lindungi Hutan dan Hak Masyarakat, Pemkab Perkuat Sinergi Lembaga Adat

ARGAMAKMUR, RADARUTARA.ID - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menegaskan komitmennya dalam melindungi kawasan hutan sekaligus menjamin hak-hak masyarakat adat. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan penetapan Hutan Adat (HA) di Kabupaten Bengkulu Utara, Rabu (28/10/2026), bertempat di Command Center Setdakab Bengkulu Utara.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antarlembaga adat serta para pemangku kepentingan.

Guna memastikan proses pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:Jaga Warisan Leluhur, 3 Masyarakat Adat Diusulkan Dapat SK Pengakuan Pemerintah

Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata menegaskan bahwa sosialisasi ini, merupakan pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk membangun pemahaman bersama.

Sekaligus mendorong langkah nyata dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat.

"Kegiatan sosialisasi ini merupakan tahap awal untuk membangun pemahaman dan mendorong langkah nyata dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat serta penetapan hutan adat," ujar Bupati.

Menurutnya, upaya tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. 

Pengakuan dan perlindungan yang jelas terhadap hutan adat diyakini mampu memastikan kawasan hutan tetap terjaga, baik di wilayah Kepulauan Enggano maupun di kawasan daratan Bengkulu Utara.

BACA JUGA:Bupati Kukuhkan BMA Napal Putih, Lembaga Adat Mitra Strategis Pemerintah

"Baik di wilayah Kepulauan Enggano, maupun di kawasan daratan. 

Dengan adanya pengakuan dan perlindungan yang jelas, hutan adat diharapkan dapat terus terjaga kelestariannya," lanjutnya.

Bupati menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak dapat dicapai secara parsial. Diperlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak.

Sumber: