Bankeu Pilkades dan Pemilihan BPD Serentak Tunggu Postur APBD

RADARUTARA.ID - Rencana bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serentak tahun 2027 mendatang.

Hingga kini, masih sebatas perencanaan kegiatan. Besaran nominal anggaran yang akan dialokasikan untuk masing-masing desa belum ditentukan.

Hal tersebut diungkapkan Camat Marga Sakti Sebelat, Eri Zull, S.Pt., melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Joni Iswanto, S.T. 

Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada ketentuan resmi mengenai nominal bankeu yang akan diperuntukkan bagi pelaksanaan Pilkades dan pemilihan anggota BPD serentak pada tahun 2027.

Menurut Joni, tahapan perencanaan di tingkat desa saat ini masih berfokus pada pencantuman kegiatan Pilkades dan pemilihan anggota BPD dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 

Perencanaan tersebut belum mengarah pada penetapan besaran anggaran yang dibutuhkan.

“Untuk saat ini, desa baru merencanakan kegiatan Pilkades dan pemilihan anggota BPD serentak tahun 2027 dalam RKPDes. 

Kalau untuk nominal anggarannya, sampai sekarang belum ada ketentuan,” ungkap Joni.

Ia menjelaskan, perencanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat berlanjut hingga masuk dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Dengan demikian, kebutuhan anggaran untuk menyukseskan pesta demokrasi di tingkat desa itu dapat terakomodasi dan berpeluang mendapatkan dukungan melalui bankeu dari pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Joni menegaskan bahwa besaran bankeu nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah yang tergambar dalam postur APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2027. 

Sebab, bantuan tersebut bersumber dari pemerintah daerah sehingga alokasinya harus menyesuaikan dengan kebijakan anggaran yang ditetapkan.

“Prinsipnya, untuk nominal bankeu nanti akan ditentukan berdasarkan postur APBD tahun anggaran 2027, karena sumber dananya berasal dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Meski nominal bantuan belum diketahui, Joni memastikan bahwa pemerintah desa yang berkepentingan telah diarahkan untuk mempersiapkan perencanaan kegiatan sejak dini. 

Sumber: