2 Skenario KUA-PPAS APBD TA 2027, Termasuk Pinjaman ke BJB

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Rencana peminjaman ke Bank Jabar Banten (BJB) menjadi salah satu skenario, dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, Minggu 11 Oktober 2026.

Menurut Herwan, sejauh ini pihaknya selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah mematangkan penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Bengkulu TA 2026.

"Dalam penyusunan yang dilakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan telah disampaikan ke DPRD Provinsi Bengkulu, kita menyiapkan dua skenario KUA-PPAS APBD tahun depan," ungkap Herwan.

BACA JUGA:APBD Mukomuko 2027 Diproyeksi Hanya Rp766 Miliar

Dilanjutkan Herwan, diantara skenario yang disiapkan, dalam KUA-PPAS tersebut dimasukkan rencana pinjaman daerah ke BJB sebagai salah satu opsi untuk mendukung sumber pembiayaan pembangunan.

"Pembiayaan pembangunan tersebut, tentunya dikhususkan untuk bidang infrastruktur," kata Herwan.

Ia menambahkan, jika skenario KUA-PPAS yang didalamnya terdapat skema pinjaman tidak disetujui, maka skenario lain yang digunakan.

"Dengan kata lain, skenario jika kita tidak meminjam, KUA-PPASnya seperti ini. Sebaliknya meminjam, maka skenarionya seperti itu. Yang jelas keduanya sudah kita siapkan," tegas Herwan.

BACA JUGA:Gedung Dukcapil Memprihatinkan, Perbaikan Diusulkan di APBD 2027

Disisi lain, Herwan menjelaskan, dengan skema pinjaman, belanja infrastruktur atau belanja modal bisa mencapai sekitar Rp1 triliun. Tetapi kalau tidak menggunakan pinjaman, tentu pembiayaan yang menjadi sumber fiskal daerah berkurang.

"Kita masih berupaya mengusulkan rencana pinjaman melalui BJB. Skema ini tetap menjadi salah satu opsi yang nantinya dibahas bersama DPRD," jelas Herwan.

Lebih lanjut Herwan menyampaikan, TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD bakal terus melakukan pembahasan untuk mencari keputusan terbaik, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.

“Dengan Banggar, kita pada prinsipnya siap selalu berdiskusi dan membahas bersama. Jadi nanti kita cari yang terbaik,” demikian Herwan. 

Sumber: