Pembangunan Sekolah Jangan Bebani Wali Murid, Febri: Usulkan ke Pemerintah!

RADARUTARA.ID - Wakil Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Febri Yurdiman, SE, meminta seluruh jajaran sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Agar tidak lagi mengeluarkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang bertumpu pada pembiayaan dari wali murid.

Febri menegaskan, kebutuhan pembangunan infrastruktur di lingkungan sekolah pada prinsipnya, harus diperjuangkan melalui program pemerintah. 

Menurutnya, setiap sekolah memiliki ruang dan peluang untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan melalui mekanisme perencanaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait.

BACA JUGA:Komite SDN 223 BU Tegaskan Iuran Rp 250 Ribu Bukan Inisiatif Sekolah

“Sekolah tidak perlu langsung membebankan kebutuhan pembangunan kepada wali murid. 

Ada jalur yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur sekolah melalui program pemerintah,” tegas Febri.

Ia menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan saat ini terlihat dari banyaknya sekolah tingkat SD maupun SMP yang telah mendapatkan program revitalisasi sekolah dengan sumber anggaran dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut, menurut Febri, seharusnya menjadi dorongan bagi setiap kepala sekolah untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, sekaligus memperjuangkannya melalui usulan resmi kepada pemerintah.

BACA JUGA:Wali Murid Keluhkan Dugaan Iuran Pembangunan Rp250 Ribu/Tahun

Febri optimistis, kebutuhan pembangunan di lingkungan sekolah dapat diperjuangkan apabila kepala sekolah aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, kepala daerah, serta dinas teknis yang membidangi urusan pendidikan.

Ia menilai, kegigihan kepala sekolah dalam menyampaikan dan mengawal usulan menjadi salah satu faktor penting agar kebutuhan pembangunan di sekolah mendapatkan perhatian. 

Terlebih, jumlah sekolah di Kabupaten Bengkulu Utara cukup banyak dan masing-masing memiliki kebutuhan yang perlu diperjuangkan.

Meski demikian, Febri mengingatkan bahwa realisasi pembangunan tetap harus mempertimbangkan prioritas, tingkat kebutuhan, serta kemampuan anggaran pemerintah. 

Sumber: