DAU Rp2 Miliar Digelontorkan untuk Benahi Akses Jalan dan Jembatan

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak membuat Pemerintah Kabupaten Mukomuko menghentikan pembangunan infrastruktur. Tahun 2026 ini, anggaran sekitar Rp2 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) tetap disiapkan untuk membiayai pekerjaan infrastruktur dasar melalui skema penunjukan langsung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko memastikan anggaran tersebut diarahkan ke sejumlah titik yang membutuhkan penanganan, terutama akses jalan dan jembatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Mukomuko, Ir Apriansyah, ST, MT, mengatakan terdapat 14 paket pekerjaan yang masuk dalam program tersebut. Rinciannya terdiri dari 11 pekerjaan jalan dan tiga pekerjaan jembatan.

“Dari DAU tahun ini ada sekitar Rp2 miliar untuk kegiatan penunjukan langsung. Kegiatannya terdiri dari 11 pekerjaan jalan dan tiga pekerjaan jembatan,” kata Apriansyah.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp590 juta dialokasikan khusus untuk tiga pekerjaan jembatan. Ketiga proyek itu masing-masing Jembatan Nelan Indah dengan nilai sekitar Rp191 juta, Jembatan Tunggal Jaya sekitar Rp180 juta dan Jembatan Sungai Berau di Kecamatan Selagan Raya sekitar Rp179 juta.

Sementara anggaran lainnya digunakan untuk mendukung 11 pekerjaan jalan yang tersebar di sejumlah wilayah. Penentuan titik pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi infrastruktur di lapangan.

Apriansyah menyebut pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun ruang fiskal Kabupaten Mukomuko saat ini cukup terbatas. Karena itu, pekerjaan yang dilaksanakan diarahkan pada kebutuhan yang dinilai mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Menurutnya, jalan dan jembatan bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan warga. Infrastruktur tersebut juga menjadi urat nadi bagi kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan dari sentra produksi menuju pusat perdagangan.

“Pekerjaan kita arahkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan secara bertahap menjadi pilihan yang harus dilakukan pemerintah daerah agar kebutuhan infrastruktur tetap dapat ditangani tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.

PUPR juga memastikan paket pekerjaan yang telah masuk dalam program akan dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah berharap keberadaan proyek tersebut dapat memperbaiki akses masyarakat sekaligus menjaga konektivitas antarwilayah.

Apriansyah menegaskan, pembangunan tidak harus menunggu kondisi keuangan daerah sepenuhnya longgar. Dengan menentukan skala prioritas, pemerintah tetap berupaya mengalokasikan anggaran untuk titik-titik yang membutuhkan penanganan.

“Yang penting kebutuhan masyarakat tetap kita upayakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.

Sumber: