Verifikasi Berkas Bakal Calon Kades Bisa Diperpanjang hingga 7 Oktober

Verifikasi Berkas Bakal Calon Kades Bisa Diperpanjang hingga 7 Oktober

Kabid Pemdes DPMD Mukomuko, Darsono, Spd-Radar Utara/ Wahyudi -

MUKOMUKO, RADARUTARA.ID — Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Mukomuko diminta melakukan verifikasi dan penelitian berkas bakal calon kepala desa secara teliti. Proses tersebut tidak hanya menyangkut keaslian ijazah, tetapi juga seluruh kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Darsono, S.Pd, mengatakan, sesuai tahapan Pilkades serentak 2026, proses pengumuman dan penetapan calon kepala desa serta pengambilan nomor urut dijadwalkan berlangsung 5-7 Oktober 2026.

Namun, apabila sampai batas waktu 5 Oktober proses verifikasi dan penelitian berkas bakal calon belum rampung, panitia Pilkades di 37 desa masih diberikan kesempatan untuk memperpanjang proses tersebut hingga tiga hari, atau sampai 7 Oktober.

"Kalau pada 5 Oktober proses verifikasi dan penelitian berkas belum selesai, panitia masih bisa memperpanjang sampai tiga hari, sehingga batas akhirnya 7 Oktober," ujar Darsono.

Menurutnya, proses verifikasi harus dilakukan secara menyeluruh. Panitia tidak boleh hanya fokus memeriksa keaslian ijazah bakal calon, tetapi juga wajib memastikan seluruh dokumen persyaratan lainnya telah lengkap dan sesuai ketentuan.

BACA JUGA:Penetapan Calon Kades Dimulai 5 Oktober, 37 Desa Bersiap Hadapi Pilkades

Pemeriksaan secara teliti tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi munculnya persoalan setelah penetapan calon kepala desa. Sebab, apabila terdapat persyaratan yang terlewat atau tidak diteliti sejak awal, hal itu berpotensi menjadi persoalan dalam tahapan Pilkades berikutnya.

"Jadi bukan hanya ijazah yang diverifikasi. Seluruh kelengkapan berkas bakal calon harus diteliti. Ini penting agar setelah calon ditetapkan tidak muncul persoalan di kemudian hari," tegasnya.

Darsono meminta seluruh panitia Pilkades di 37 desa menjalankan tugas sesuai ketentuan dan tidak terburu-buru dalam melakukan penelitian administrasi. Setiap dokumen yang menjadi persyaratan calon harus diperiksa dengan cermat sebelum dilakukan penetapan.

"Harapan kita panitia dapat melaksanakan proses verifikasi dan penelitian ini dengan baik, teliti dan sesuai aturan. Jangan sampai ada berkas yang luput dari pemeriksaan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: