Jauh dari Domisili, Wali Murid Datangi Kantor Gubernur

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Lantaran anaknya ditempatkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang jauh dari domisili, sejumlah wali murid terlihat nekad mendatangi kantor Gubernur Bengkulu, Senin 29 Juni 2026.

Kedatangan para wali murid tersebut juga sebagai bentuk kekecewaan, terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi Bengkulu.

"Kami datang ke sini untuk ngadu ke Pak Gubernur, karena anak kami harus bersekolah di tempat yang jauh dari domisili. Padahal sebelumnya anak kami mengikuti jalur domisili," sesal salah satu wali murid asal Kelurahan Pagar Dewa, Hasbi.

Menurut Hasbi, jika SPMB benar-benar sportif, anaknya didistribusikan ke sekolah terdekat dengan domisilinya seperti SMA Negeri 4, 7 atau 10 Kota Bengkulu.

BACA JUGA:Dinas Pendidikan Ubah Jadwal SPMB SMK, Pendaftaran Diperpanjang Sampai Akhir Juni

"Tapi faktanya malah didistribusikan ke SMA Negeri 9. Okelah, anak kami tidak bisa masuk SMAN 3, tapi setidaknya didistribusikan ke SMA 4, 7 atau 10 Kota Bengkulu," kata Hasbi meluapkan kekecewaannya.

Dengan fakta ini, lanjut Hasbi, patut dipertanyakan kebijakan distribusi siswa, yang terkesan hanya berorientasi agar seluruh peserta didik mendapat sekolah tanpa mempertimbangkan jarak tempuh. 

"Dengan kondisi seperti ini, justri membebani kami selaku orang tua. Kenapa tidak sekalian saja didistribusikan ke Papua sana," ujar Hasbi diamini sejumlah wali murid lainnya.

Hasbi berharap, agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, dapat segera mengevaluasi hasil distribusi siswa agar sesuai dengan tujuan jalur domisili.

BACA JUGA:SPMB Jalur Domisili Resmi Dibuka, Siswa Tak Daftar Ulang Terancam Gugur

"Karena dengan jarak yang jauh dari domisili, tentu nantinya pengeluaran untuk sekolah anak kami lebih besar. Sementara sama-sama kita ketahui, jika kondisi ekonomi saat ini tengah sulit," harap Hasbi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni menyebutkan, keluhan para orang tua merupakan hal yang wajar. 

"Meskipun demikian kita segera menindaklanjuti keluhan tersebut, diantaranya dengan meminta penjelasan kepada Dinas Dikbud terkait mekanisme penempatan atau pendistribusian siswa," demikian Herwan. 

Sumber: