Lewat IAD-ASA dan BFM, Perkuat Perhutanan Sosial di Bengkulu Utara

BENGKULU, RADARUTARA.ID - Integrated Area Development–Akselerasi Sadar Alam (IAD-ASA) dan Blended Finance Model (BFM) atau Skema Pembiayaan Berkelanjutan, diyakini dapat memperkuat program perhutanan sosial di Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian disampaikan Direktur KKI Warsi, Adi Junedi. Menurut Adi, IAD-ASA menjadi fondasi pembangunan yang menyelaraskan aspek ekonomi dan ekologi, sementara BFM menjadi instrumen untuk memperkuat keberlanjutan usaha Perhutanan Sosial.

"Kita berharap sembilan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terlibat, tidak hanya menghasilkan produk. Tetapi juga mampu mengembangkan usaha yang berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang lebih luas," harap Adi.

Adi menjelaskan, keterlibatan sektor swasta menjadi kunci dalam skema BFM, karena tidak hanya menyediakan akses pembiayaan. Tapi juga membuka peluang kemitraan bisnis, dan pasar yang berkelanjutan bagi produk-produk Perhutanan Sosial.

BACA JUGA:IAD-ASA dan BMF Disahkan, Ekonomi di BU Tumbuh dan Hutan Tetap Lestari

"Ditengah ancaman deforestasi di Provinsi Bengkulu, IAD-ASA dan BFM merupakan sebuah jawaban dalam menjaga kelestarian kawasan hutan," tegas Adi.

Sementara Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata menyampaikan, dengan telah disahkannya dokumen rencana aksi IAD-ASA dan kick off implementasi BFM, pihaknya selaku Pemkab Bengkulu Utara berupaya mengintegrasikan Perhutanan Sosial ke dalam pembangunan daerah.

"Sehingga perlindungan hutan tidak lagi menjadi tanggung jawab sektor kehutanan semata, melainkan didukung melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, dunia usaha, lembaga keuangan dan masyarakat," kaa Arie.

Apalagi, lanjut Ari, Bengkulu Utara merupakan kabupaten dengan kawasan hutan yang luas di Provinsi Bengkulu, sehingga memerlukan pendekatan pembangunan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi dan kelestarian lingkungan.

BACA JUGA:IAD Kunci Pengembangan Perhutanan Sosial, Bengkulu Utara Dapat Kucuran Rp9,7 Miliar

"Kami mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyusun langkah-langkah konkret yang terukur, guna mendorong masyarakat menjaga kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka," pinta Arie.

Dibagian lain, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah, di Provinsi Bengkulu, program ini diimplementasikan di dua kabupaten.

"Yakni Bengkulu Utara dan Rejang Lebong. Di Bengkulu Utara, BFM dikelola KKI Warsi melalui dukungan pendanaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan nilai Rp9,7 miliar," papar Apri.

Ia menjelaskan, skema pembiayaan ini dirancang untuk memperkuat kelembagaan dan pengembangan usaha masyarakat pengelola hutan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta dan mitra usaha. 

Sumber: